kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45928,35   -6,99   -0.75%
  • EMAS1.321.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pesan Menohok Jokowi ke Uni Eropa : Jangan Mendikte dan Merasa Lebih Baik


Sabtu, 17 Desember 2022 / 15:26 WIB
Pesan Menohok Jokowi ke Uni Eropa : Jangan Mendikte dan Merasa Lebih Baik
ILUSTRASI. Indonesian President Joko Widodo speaks at the European Union (EU) and the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) commemorative summit in Brussels, Belgium December 14, 2022. REUTERS/Johanna Geron


Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menohok kepada para pemimpin Eropa saat menghadiri peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa (UE).

“Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours,” kata Presiden Joko Widodo Rabu (14/12).

Karena itulah Presiden Joko Widodo menegaskan agar kedua belah pihak terus mendorong kemitraan berdasarkan pada prinsip kesetaraan. 

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Presiden Jokowi merupakan satu dari enam pemimpin yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa di Justus Lipsius Atrium, Brussels Belgia yang juga menjadi salah satu markas Uni Eropa. 

Presiden Jokowi menegaskan, selama beberapa dekade, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse alias pusat pendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden menegaskan, ke depan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. “Dengan demikian kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan,” ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga: Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Kalah di WTO, Indonesia Siap Banding

Menurut Presiden Jokowi, pada September tahun 2022 ini, ASEAN-Uni Eropa Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN dan 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik.

“69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-UE dan anggotanya,” jelas Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong kemitraan dengan Uni Eropa yang setara dan saling menguntungkan.  

“Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa tumbuh dan makmur bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara,” jelas Presiden Jokowi.

Sikap tegas yang di sampaikan Presiden Joko Widodo ini lantaran beberapa tahun terakhir Uni Eropa banyak menghambat perdagangan dengan kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia.

Baca Juga: Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Kalah di WTO, Indonesia Siap Banding

Seperti kita tahu Uni Eropa mempermasalahkan produk minyak sawit mentah dan turunannya dengan menuding tidak ramah lingkungan, merusak hutan, merusak ekosistem flora dan fauna serta banyak lagi tuduhan yang tujuannya agar menghambat masuknya produk minyak sawit ke kawasan tersebut.

Padahal di balik tuduhan itu, Uni Eropa sejatinya punya kepentingan untuk mempertahankan daya saing prouduk minyak makan mereka yang berasal dari kedeelai maupun jagung yang jelas kalah bersaing dengan minyak sawit.

Persoalan kedua Uni Eropa juga mempermasalahkan kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor nickel. Padahal kebijakan ini didasari agar investor mau berinvestasi ke tanah air dan tidak hanya mengeruk sumber daya alam untuk di kelola dan diolah oleh negara lain.

Kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan Uni Eropa untuk menghambat masuknya produk dari negara berkembang khusunya Asia Tenggara adalah dengan menerapkan standar-standar yang seolah-olah produk dari kawasan Asia Tenggara tidak lebih baik dibandingkan dengan produk dari Uni Eropa.

Seperti kita tahu Indonesia kalah dalam gugatan terkait larangan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (raw material) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Terkait hal tersebut,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan dua langkah balasan untuk menghadapinya. 

Baca Juga: WTO Backs EU in Nickel Dispute, Indonesia Plans Appeal

Pertama, Indonesia akan mengajukan banding usai kalah di WTO. 

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel ini digugat Uni Eropa. Enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022). 

Jokowi menegaskan tidak boleh ada ekspor bijih nikel ke negara lain. Pasalnya, sejak keputusan menghentikan ekspor bahan mentah nikel, Indonesia mengantongi pendapatan hingga Rp 300 triliun dari sebelumnya hanya Rp 20 triliun. 

"Usahakan kita jangan ekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu, setop. Cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," ucapnya. 

"Seperti nikel, (nilai tambahnya setelah setop ekspor bahan mentah) dari Rp 20 triliun meloncat jadi Rp 300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif berpuluh-puluh tahun," kata Presiden. 

Mantan Wali Kota Solo ini kembali menegaskan, Indonesia tidak akan melemah untuk mengajukan banding kembali atas kebijakan penyetopan ekspor bijih nikel. Karena kata Jokowi, Indonesia ingin menjadi negara maju serta menciptakan lapangan kerja yang banyak.

Kedua, ada kemungkinan pemerintah menaikkan pajak ekspor bijih nikel sebagai cara untuk melanjutkan hilirisasi salah satu mineral logam tersebut. 

Melansir Kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Program Hilirisasi Mineral Cukup Berhasil, Tapi Serapan di Dalam Negeri Masih Lesu

Bahlil mengatakan kenaikan pajak ekspor nikel dimungkinkan sebagai cara lain di luar upaya banding yang akan diajukan Pemerintah Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa (UE) di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel. 

"Ini kan main di instrumen. Salah satu di antaranya bisa pajak ekspor mungkin kita naikkan, dan itu kewenangan kita," kata Bahlil di Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Rabu (30/11/2022).

Bahlil enggan merincikan cara lain tersebut karena hal itu merupakan strategi pemerintah yang perlu dirahasiakan.

"Perintah Presiden hadapi dan lawan. Caranya, pertama adalah dengan banding, yang kedua adalah dengan cara-cara lain," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×