Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mengebut penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) Limited Concession Scheme (LCS). Payung hukum yang akan mengatur opsi pembiayaan untuk aset infrastruktur yang telah beroperasi itu dalam tahap finalisasi.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sekaligus Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan Menko Perekonomian sudah menyetujui beberapa substansi dasar dalam beleid itu.
Namun masih ada beberapa aturan yang harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. "Yang pasti kriteria dan mekanisme Limited Concession Scheme sudah disetujui. Selasa pekan depan kita bahas dengan lagi dengan kementerian lain," kata Elen kepada Kontan.co.id, Rabu (24/9).
Kriteria yang ia maksud yakni aset infrastruktur yang sudah beroperasional minimum tiga tahun dengan sejarah keuntungan dan operasional yang baik. Dengan begitu, investor bisa berinvestasi dengan cara membayar dimuka dan/atau pembagian keuntungan.
Untuk itu, pemerintah menargetkan payung hukum ini agar bisa segera rampung. "Ditargetkan segera, mudah-mudahan tidak banyak tanggapan (perubahan) dari kementerian/lembaga lain," jelas Elen.
Terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mengusulkan beberapa proyek untuk bisa dilakukan monetisasi aset.
Menurutnya, sesuai dengan pipeline Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Karya bilang dirinya bersama dengan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Pelindo I dan Pelindo II telah mengindentifikasi aset yang bisa menggaet dengan swasta.
"Nanti itu kan berlaku ke berbagai usaha, sekarang sudah jalan (identifikasi), ada sepuluh bandara yang akan dikerjasamakan,"ujar Budi Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
