kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.164.000   41.000   1,93%
  • USD/IDR 16.695   76,00   0,46%
  • IDX 8.125   85,16   1,06%
  • KOMPAS100 1.130   12,55   1,12%
  • LQ45 811   6,69   0,83%
  • ISSI 282   3,69   1,32%
  • IDX30 425   2,99   0,71%
  • IDXHIDIV20 489   5,53   1,14%
  • IDX80 124   1,36   1,11%
  • IDXV30 133   1,56   1,18%
  • IDXQ30 135   1,11   0,83%

Pernyataan SBY soal macet sudutkan Kepala Daerah


Rabu, 06 November 2013 / 12:22 WIB
Pernyataan SBY soal macet sudutkan Kepala Daerah
ILUSTRASI. Perpanjang SIM Langsung jadi, Ini Jadwal SIM Keliling Bandung 27 Juni 2022


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago, mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kemacetan di daerah adalah tanggungjawab kepala daerah, termasuk di Jakarta, tidak menampakkan kelebihan SBY selama ini yang dikenal sebagai orang yang biasa berpikir komprehensif dan holistik.

"Posisi Pak SBY adalah pemimpin nasional. Karena itu, pernyataan SBY bisa menyudutkan Jokowi, walaupun pernyataan beliau tidak tepat," kata Andrinof ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (6/11/2013).

Saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, akhir pekan lalu, SBY menyebut masalah kemacetan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota.

SBY juga menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas kemacetan di Ibukota.

Sehari kemudian, Jokowi mengatakan, masalah kemacetan bukan hanya tangungjawab pemerintah daerah sebab pemerintah pusat juga harus punya andil dalam menyelesaikan kemacetan lalu lintas di daerah.

Menurut Andrinof kemacetan Jakarta disebabkan banyak hal.

"Untuk penyebab makro, itu jelas tanggung jawab presiden dan pemerintah pusat. Misalnya, untuk sistem transportasi makro Jabodetabek, urbanisasi yang sangat tinggi di Bodetabek (Bogor Tangerang dan Bekasi), dan kebijakan perumahan," kata dia.

Anehnya, lanjut Andrinof, pemerintah pusat mengeluarkan lagi kebijakan mobil murah.

Kebijakan mobil murah ini ditolak Jokowi beberapa waktu lalu, karena dinilai akan memperparah kemacetan ibukota. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×