kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.191.000   16.000   0,74%
  • USD/IDR 16.742   -34,00   -0,20%
  • IDX 8.099   58,67   0,73%
  • KOMPAS100 1.123   8,34   0,75%
  • LQ45 803   6,91   0,87%
  • ISSI 282   2,37   0,85%
  • IDX30 422   3,62   0,87%
  • IDXHIDIV20 480   0,21   0,04%
  • IDX80 123   1,39   1,14%
  • IDXV30 134   0,51   0,38%
  • IDXQ30 133   0,20   0,15%

Perludem: Demokrasi tidak bisa dinilai dari harga


Kamis, 11 September 2014 / 16:24 WIB
Perludem: Demokrasi tidak bisa dinilai dari harga
ILUSTRASI. Twibbon Hari Teater Sedunia 2023. 


Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah saat ini tengah berusaha menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu poin penting yang ingin dimasukkan khususnya Partai Koalisi Merah Putih dalam pembahasan RUU itu adalah perubahan dari sistem Pilkada langsung menjadi melalui DPRD.

Salah satu alasan yang mereka gunakan untuk menggolkan aturan tersebut adalah potensi penghematan anggaran. Mereka menilai bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPR jauh lebih hemat anggaran dibandingkan pemilihan kepala daerah langsung.

Namun dalil tersebut menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini hanyalah alasan yang dicari-cari. Menurutnya pemilihan langsung adalah cermin demokrasi. Dan demokrasi itu katanya tidak bisa dinilai dengan harga.

"Soal harga mungkin bisa boros atau tidak, tapi demokrasi tidak boleh dilabeli dengan harga, ketika dinilai dengan harga itu salah, itu adalah pemenuhan hak konstitusi warga negara," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×