Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sepanjang Januari hingga 23 Mei 2025 tercatat mencapai ratusan perkara. Meski demikian, nilainya menurun jika dibandingkan periode Januari – Mei 2024.
Berdasarkan penelusuran KONTAN, pada data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di lima Pengadilan Niaga di tanah air yakni Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Makassar.
Tercatat PKPU dan Kepailitan di lima Pengadilan Niaga tersebut mencapai 207 perkara sepanjang Januari – 23 Mei 2025, rinciannya 163 perkara PKPU dan 71 perkara Kepailitan.
Jumlah perkara tersebut menurun, bila dibandingkan periode Januari – Mei 2024 yang mencapai 246 perkara dengan rincian 210 perkara PKPU dan 36 perkara kepailitan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan bahwa penurunan perkara PKPU dan Kepailitan ini menunjukkan kondisi perekonomian secara umum cukup baik.
Baca Juga: Anak Usaha WIKA, Wikon Hadapi Permohonan PKPU dari Delta Niaga Sinergi
“Konstraksi ekonomi memang sedang terjadi. Hal ini karena kondisi domestik dan juga global. Tetapi, secara umum, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global,” ujarnya kepada KONTAN, Jumat (23/5).
Di samping itu, Ajib mengungkapkan, minat investasi di Indonesia juga terbilang baik yang terlihat dari hasil investasi sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 1.714,2 triliun, melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 1.650 triliun.
Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah diharapkan terus mendorong kemudahan dan percepatan berusaha. Pihaknya pun aktif memberikan masukan sesuai kondisi yang terjadi di Indonesia maupun global.
Sementara itu, Pengamat Hukum Persaingan Usaha sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU FH UI), Dhita Wiradiputra mengatakan meski jumlah perkara tersebut menurun namun tak serta merta menunjukkan kondisi perekonomian baik-baik saja.
“Banyak pihak dan termasuk Pemerintah juga menyatakan kondisi ekonomi kita saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tercermin dari meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi,” kata Ditha kepada KONTAN.
Baca Juga: Sengketa PKPU, Kuasa Hukum Bukalapak (BUKA) Klaim Tak Punya Utang ke Harmas
Ditha berpandangan, tren perkara PKPU dan Kepailitan di tahun ini diprediksi bakal melonjak, pasalnya dengan kondisi ekonomi saat ini keputusan tersebut merupakan jalan akhir bagi para pengusaha.
Di sisi lain, dia menambahkan, minat investasi jika melihat dari persaingan usaha di Indonesia saat ini terbilang baik.
“Minat investor untuk berinvestasi bila melirik persaingan usaha di Indonesia saat ini sepertinya masih cukup menjanjikan memperhatikan pasar Indonesia yang begitu besar,” pungkasnya.
Baca Juga: Homologasi PKPU Disahkan, Anak Usaha ID Food Siap Restrukturisasi Utang Rp 3 Triliun
Selanjutnya: Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs Bali United di BRI Liga 1 Pukul 19.00 WIB
Menarik Dibaca: Promo Superindo Hari Ini 23-25 Mei 2025, Daging Sengkel-Beras Merah Harga Spesial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
