Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan laporan kinerja logistik Indonesia yang dirilis World Bank (Bank Dunia).
Pasalnya, meskipun saat ini pelabuhan di Indonesia termasuk dalam 20 besar terbaik dunia, namun rapor logistik Indonesia malah semakin menurun.
Merujuk pada laporan tersebut, Logistic Perfomance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis. Tercatat, peringkat Indonesia anjlok 17 peringkat pada tahun 2018 dengan skor 3,15, menjadi peringkat 63 pada tahun 2023 dengan skor 3,00.
Bahkan dalam lingkup ASEAN, kinerja logistik Indonesia pun kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.
Baca Juga: Punya Potensi Tumbuh, HERE Technologies Beberkan Tantangan Industri Logistik
Oleh karena itu, Luhut akan mengundang Bank Dunia untuk mendapatkan penjelasan atas laporan tersebut serta menerima kritik dan usulan dari Bank Dunia untuk pengembangan kinerja logistik di Indonesia ke depan.
"Jadi ada paradoks laporan ini, tapi oke kita terima. Nanti saya akan undang Bank Dunia, saya mau tanya sama Ibu Satu (Direktur) di mana salah kami, apa yang harus kami perbaiki," ujar Luhut dalam acara Diskusi Stranas, Selasa (18/7).
Namun, menurut Luhut, penilaian terhadap kinerja logistik di Indonesia dinilai tidak adil jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura. Hal ini lantaran jumlah dan tingkat pelayanan pada pelabuhan-pelabuhan Indonesia berbeda dibandingkan dengan Singapura.
"Saya terus terang enggak fair juga dong kamu (Bank Dunia) nilai satu pelabuhan dengan katakanlah 34 atau 116 pelabuhan, kita angkanya banyak ini, tergantung strata tingkatan kualitas pelabuhan," katanya.
Baca Juga: Penyaluran Kredit Bank Digital Terus Melaju, Siapa Jawaranya?
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penurunan LPI Indonesia tersebut dikarenakan menurunnya indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima.
Sedangkan indikator penilaian yang menjadi kontrol pemerintah seperti efisiensi proses clearance oleh Lembaga Pengendali Perbatasan dan kualitas infrastruktur pendukung menunjukkan kinerja yang baik.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menilai perlu dilakukan upaya penataan ekosistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak berkaitan dengan arus logistik barang, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan, dan entitas-entitas lainnya yang termasuk di dalam NLE.
Baca Juga: GoTo Umumkan Jajaran Kepemimpinan Baru Guna Perkuat Tata Kelola Perusahaan
“Dengan penerapan NLE ini menjadi salah satu inisiatif pemerintah di bidang logistik yang bisa menjangkau berbagai indikator di LPI tadi, sehingga kalau NLE ini bisa 100% kita mandatorikan dan bisa efektif, mudah-mudahan bisa memperbaiki keenam indikator LPI tadi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
