Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 akan diarahkan untuk bisa meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.
Pada 1 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kita mempercepat penyerahan DIPA supaya bisa segera dapat dieksekusi dan waktu pelaksanaan menjadi semakin panjang dalam tahun bersangkutan. Target kita yang pertama mendorong bagaimana setiap K/L dapat segera mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di dalam DIPA masing-masing,” Ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya dalam keterangan tertulis, Senin (19/20).
Baca Juga: Banggar Minta Pemerintah Kaji Rencana Pemberian Subsidi untuk Kendaraan Listrik
Target kedua, lanjut Made, untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pada 2023 oleh tiap satuan kerja yang ada di K/L.
Total belanja negara yang disepakati dalam APBN mencapai Rp 3.061,2 triliun, terdiri atas Rp 2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp 814,7 triliun untuk tranfer ke daerah.
Ketika transfer ke daerah sudah diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota, harapannya percepatan dari eksekusi anggaran juga bisa dilakukan mulai di awal tahun.
“Yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Made.
Baca Juga: Penyaluran KUR BRI Tercatat Tumbuh 26,84% YoY pada November 2022
Selain itu, Made menuturkan bahwa Kementerian Keuangan juga terus mendorong pemerataan penyerapan.
Ditjen Perbendaharaan yang ada di daerah sangat aktif memberikan pendampingan kepada setiap satuan kerja yang ada di wilayahnya ketika mereka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sehingga di dalam pencairan anggarannya tidak terjadi kendala.
“Di sisi lain, pemerintah juga mendorong bagaimana proses pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan melalui e-katalog. Proses transaksinya langsung bisa dilakukan, jadi tidak ada lagi proses tender yang butuh sampai 3 bulan atau mungkin terjadi gagal lelang,” ujar Made.
Made juga menekankan, APBN 2023 bernuansa optimis dan waspada. Optimis lantaran berbagai indikator menunjukkan bahwa geliat ekonomi Indonesia dibandingkan negara-negara lain masih berada di arah yang positif. Waspada karena pemerintah terus memitigaasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan.
“Jadi, mudah-mudahan ekonomi tetap tumbuh positif,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
