kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.711.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 17.818   -194,00   -1,08%
  • IDX 6.008   121,62   2,07%
  • KOMPAS100 794   18,85   2,43%
  • LQ45 597   10,61   1,81%
  • ISSI 206   5,10   2,54%
  • IDX30 339   4,60   1,38%
  • IDXHIDIV20 418   3,54   0,86%
  • IDX80 90   1,96   2,24%
  • IDXV30 113   2,76   2,50%
  • IDXQ30 109   1,12   1,03%

Peraturan Presiden Badan Otorita Ibu Kota ditargetkan diteken pada akhir Januari 2020


Rabu, 22 Januari 2020 / 19:17 WIB
ILUSTRASI. Gagasan rencana desain Ibu Kota Negara ibukota baru RI di Kalimantan Timur Kaltim


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Draf Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota (BOI) telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo dan ditargetkan ditandatangani akhir Januari 2020.

"Perpres Badan Otorita ini diharapkan ditandatangani di akhir bulan ini," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Rabu (22/1).

Baca Juga: Akan terbit pertengahan 2020, praktisi hukum harap UU ibu kota negara ikuti prosedur

Dalam perpres tersebut terdapat kepala badan dan terdapat lima deputi. Orang yang menjabat sebagai kepala Badan Otorita pun akan setingkat dengan menteri. Nantinya, kepala BOI itu akan dipilih oleh presiden.

"Belum [terdapat pejabat BOI]. Tetapi kita menyiapkan strukturnya dulu, perpresnya, aturannya dan lain-lain. Nanti presiden yang menentukan. Setelah ditunjuk, saya belum tahu apakah sekaligus dengan deputinya," terang Rudy.

Baca Juga: Bappenas targetkan UU Ibukota Negara diterbitkan pertengahan 2020

Menurut Rudy, setelah BOI terbentuk, masih dibutuhkan waktu setidaknya enam bulan hingga dia bisa beroperasi secara mandiri. Karena itu, dia menerangkan kementerian-kementerian lain yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota masih terus melakukan berbagai persiapan, hingga nanti bisa diserahkan kepada BOI.




TERBARU

[X]
×