Reporter: Epung Saepudin | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Untuk memperjelas duduk perkara korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos), penyidik Kejaksaan Agung merencanakan untuk meminta keterangan terhadap Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah. Rencana pemanggilan ini memang belum dijadwalkan. Namun, mengingat kasus tersebut memiliki kesamaan, penyidik kejaksaan akan melakukan koordinasi sebelum memeriksa Bachtiar.
"Bisa saja BC (Bachtiar Chamsah) dipanggil penyidik sebagai saksi untuk kasus lain. KPK juga menangani yang lain, sapi dan mesin jahit, dua itu di KPK sudah naik ke penyidikan, tinggal sarung," jelas Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Armisnyah, Jumat (26/3). Ia bilang, jika ada kasus yang memiliki kemiripan, kejaksaan polisi dan KPK sudah punya mekanisme koordinasi penanganan perkara. "Ada MoU yang dimotori Menko Pulhukam,"imbuhnya.
Kasus dugaan korupsi itu bermula saat Menteri Sosial (Mensos) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/peg huk/2002 tanggal 5 April 2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang akan digunakan untuk bantuan masyarakat yang miskin tertimpa bencana, dan bantuan usaha ekonomi produktif. Sejak 2002 sampai 2008 telah terkumpul dana sebesar Rp629,7 miliar.
"Ternyata dalam pelaksanaannya dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukkannya antara lain untuk insentif bulanan pegawai Depsos RI tahun 2002-2005, biaya kunjungan kerja Mensos, pinjaman/sumbangan kepada pihak ketiga, dan bantuan uang saku perjalanan dinas pegawai Depsos ke luar negeri," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
