Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad akan menggeber penyerapan anggaran infrastruktur yang telah dialokasikan untuk tahun 2015. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, percepatan pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur setiap hari tanpa henti. "Waktu tersisa ini akan dimaksimalkan, kerja seminggu tujuh hari, minimal dua shift supaya semua cepat," katanya beberapa waktu lalu.
Pemerintah, pada APBN- Perubahan 2015, menggelontorkan anggaran infrastruktur sampai dengan Rp 290,3 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp 118 triliun di antaranya atau porsi terbesarnya digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Meskipun demikian, besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan kinerja penyerapan. Sebab, sampai dengan 2 Juli kemarin, penyerapan anggaran infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru mencapai 14,8% atau Rp 17,5 triliun saja.
Taufik Widjoyono, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, seretnya penyerapan anggaran infrastruktur di kementeriannya tersebut salah satunya disebabkan oleh keterlambatan proses lelang dan perubahan nomenklatur kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Basuki menargetkan, upaya percepatan yang dilakukannya, bisa meningkatkan penyerapan anggaran infrastruktur di kementeriannya menjadi Rp 16,8 triliun per bulan, sehingga, dalam waktu setengah tahun ini, sisa anggaran sekitar Rp 100 triliun di kementeriannya bisa terserap secara maksimal.
"Karena semua tinggal progress, uang muka semua sudah terbayar kami harap itu bisa dimaksimalkan," katanya.
Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas sementara itu optimis, walaupun berat target penyerapan, termasuk anggaran infrastruktur akan sesuai harapan pemerintah. Keyakinan ini didasarkan pada proses penyerapan anggaran akhir tahun yang biasanya berjalan cepat.
"Dulu saja dua bulan; Oktober, November, Desember bisa terserap 70%, ini yang perbaikan dari Juli masa tidak bisa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
