Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Jelang akhir tahun, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 85 triliun. Realisasi ini mencapai 85% dari target yang ditetapkan pemerintah. Kendati begitu, pemerintah merasa tak puas dengan penyaluran KUR tahun ini karena dinilai tak sesuai sasaran awal yang ditetapkan pemerintah.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan kecewa dengan realisasi penyaluran KUR tahun ini, meskipun secara jumlah cukup besar.
Hal yang membuat Darmin kecewa adalah karena sebagian besar KUR masih mengalir ke sektor perdagangan. Dari nilai KUR yang tersalur ke sektor mikro yang sebesar Rp 65 triliun, sebesar Rp 47 triliun di antaranya tersalur ke sektor perdagangan.
Sementara itu, sektor produksi yang selama ini diharapkan pemerintah menyerap KUR dalam jumlah besar ternyata hanya mendapatkan Rp 18 triliun. "Agak tidak puas, karena walaupun perkembangannya tidak jelek, tapi penyaluran ke produksi tidak banyak, padahal kami mimpinya KUR ini untuk membantu sektor produksi," katanya di Jakarta, Senin (28/11).
Atas kejadian ini, Darmin berjanji akan akan mengevaluasi penyaluran KUR tersebut. Pemerintah akan melihat kembali desain kebijakan penyaluran KUR, termasuk untuk petani.
Menurut Darmin, pemanfaatan KUR petani memiliki skema yang rumit. Pasalnya, dengan kebijakan sekarang, petani akan mengalami kesulitan untuk mencicil KUR mereka, sebulan setelah menerima kredit tersebut.
"Padi itu empat bulan atau lima bulan baru memberikan hasil, tidak bisa begitu dapat pinjaman bulan depan langsung disuruh mencicil. Hal ini akan membuat petani pontang panting," katanya.
Sebelumnya, Darmin juga pernah berharap bahwa penyaluran KUR bisa terserap maksimal ke sektor produksi, seperti petani padi, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya.
Namun, tak dipungkuri bahwa sektor perdagangan yang lebih luwes membuat bank penyalur lebih mudah menyalurkan KUR kepada pedagang ketimbang petani.
Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pemerintah perlu menerapkan inovasi agar penyaluran KUR ini bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Jika tidak, kejadian seperti ini bakal kembali terulang di tahun berikutnya.
Salah satu inovasi yang dimaksud Muliaman adalah pemerintah harus mencari solusi soal adanya masa tunggu dalam sektor pertanian sebelum menghasilkan. "Pemerintah perlu memikirkan desain pembiayaan yang cocok untuk skema ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
