Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) sampai saat ini masih bermasalah. Walaupun program tersebut sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi- Jusuf Kalla sejak awal pemerintahan mereka, sampai saat ini penyaluran kartu sakti yang digunakan untuk menyalurkan bantuan program tersebut masih belum kelar juga.
Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, berdasar data yang dimilikinya, sampai saat ini penyaluran kartu tersebut baru sekitar 80%. Penyaluran tersebut hanya naik 10% jika dibandingkan dengan Desember 2016 lalu yang sekitar 70%.
Muhadjir mengatakan, penyaluran kartu masih terganjal beberapa masalah. Pertama, kerancuan data antara penerima bantuan dengan alamat penerima. Kedua, proses penyaluran bantuan yang rumit.
Muhadjir mengatakan, dalam sistem awal, kartu bantuan diberikan didistribusikan melalui kelurahan. Selanjutnya kartu akan dibagikan ke anak dari keluarga tidak mampu, baru kemudian anak tersebut didaftarkan sekolah.
Anak tersebut kemudian mendapatkan nomor data pokok pendidikan. Setelah itu baru data pokok pendidikan tersebut dikirimkan ke Kementerian Keuangan sehingga bantuan program bisa dicairkan. "Itu prosedurnya lama," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/6).
Atas permasalahan tersebut, Muhadjir mengatakan, telah meminta izin kepada Presiden untuk mengubah pola penyaluran bantuan.
Bantuan yang sebelumnya disalurkan lewat kartu, langsung disalurkan kepada siswa miskin. Data siswa didapat dari data pokok pendidikan siswa yang bersumber pada kartu keluarga penerima Program Keluarga Harapan. "Jadi langsung," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
