Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah ingin menggeber penyaluran pangan non tunai. Bila Februari kemarin, telah menggelontorkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk program penyaluran bantuan pangan non tunai ke 1,4 juta rumah tangga penerima, bantuan tersebut akan dilipatgandakan 2018 menjadi 10 juta.
Meskipun peningkatan jumlah penerima tersebut masih akan dilakukan 2018 nanti, Kementerian Sosial menyatakan, sudah membuat persiapan mulai 2017 ini.
Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan, kementeriannya sudah mengajukan usulan anggaran kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan agar persiapan anggaran tersebut mulai dilakukan tahun ini.
Usulan anggaran tersebut, mereka minta bisa dimasukkan dalam APBN- P 2017. Usulan tersebut diajukan agar penyaluran bantuan pangan non tunai ke 10 juta keluarga penerima nanti bisa dilaksanakan dengan lancar.
"Itu untuk infrastruktur, detail masih dibahas trilateral antara kami, Bappenas sama Keuangan, sebab kalau tidak repot, ini 10 juta lho beda dengan kemarin," katanya kepada KONTAN pekan ini.
Sayang, Khofifah masih belum mau merinci lebih jauh usulan anggaran yang diajukan tersebut. Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan selain merencanakan kelanjutan program penyaluran bantuan tersebut, pemerintah saat ini juga terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program penyaluran bantuan pengentasan kemiskinan, salah satunya penyaluran bantuan pangan non tunai.
"Kami evaluasi semua, kira-kira pelaksanaan di lapangannya seperti apa, kalau sudah cukup baik kemudian APBN kemudian memang memungkinkan ditambaah tentu semakin akan lebih baik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
