Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang lebih dikenal dengan voucher pangan pengganti beras untuk masyarakat miskin resmi digulirkan serentak di 44 kota hari ini. Tahun ini jumlah masyarakat penerima BNPT jumlahnya 1.286 keluarga penerima program, dengan anggaran Rp 1,7 triliun.
Presiden Joko Widodo mengatakan, skema bantuan non tunai ini diharapkan lebih efektif dan berkualitas lantaran akan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. “Cara ini lebih mudah dan gampang, karena tidak dapat diselewengkan,” kata Jokowi, Kamis (23/2).
Penerima BPNT pada tahun ini masih sebagian kecil dari jumlah masyarakat penerima bantuan beras untuk keluarga sejahtera. Namun, kedepan jumlah keluarga BNPT secara bertahap akan terus ditingkatkan. Untuk tahun 2018 saja, setidaknya sudah ditargetkan sebanyak 10 juta keluarga penerima bantuan.
Penyaluran BPNT dilakukan melalui akun elektronik berupa kartu yang dlsebut dengan Kartu Keluarga Sejahtara (KKS). Kartu hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di elektronik warung gotong royong (e-warong) atau pedagang/agen lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah dan tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN.
Kartu yang diberikan memiliki fitur tabungan dan uang elektronik. Dengan kartu ini, masyarakat dapat menerima bantuan secara utuh, menggunakan secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, dan mulai berlatih untuk menabung serta untuk tidak bersikap konsumtif. Hal tersebut memungkinkan Keluarga penerima bantuan untuk memiliki akses kepada lembaga keuangan formal, mengelola keuangan secara lebih baik dengan menabung.
Nominal saldo yang diberikan kepada keluarga penerima BPNT setiap bulannya Rp 110.000. Jumlah ini tidak akan berkurang dan akan terakumulasi bila tidak digunakan. Pada penyaluran perdana bulan ini, keluarga penerima bantuan akan mendapat Rp 220.000 karena digabung dengan bulan Januari.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, sangat mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan membuka rekening bank maka secara tidak langsung Pemerintah juga memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola uang sehingga tidak boros. “Kami ingin masyarakat tidak boros, karena uang diperoleh itu bisa ditabung,” kata Muliaman.
Saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dansiap menyalurkan Bantuan Pangan. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kota yang akan masuk ke program BPNT ini.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, perbankan yang ikut program BPNT didorong untuk ditingkatkan. Setelah empat Bank yang bergabung, Agus bilang sasaran berikutnya adalah BPD dan bank-bank swasta. “Sekarang ini masih tahap awal, tulang punggungnya harus stabil. Pertama perluasannya adalah BPD dan tentu bank swasta” kata Agus.
Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti mengatakan, pihaknya akan mendukung program Pemerintah ini. Produk beras maupun gula yang dimiliki Bulog juga siap untuk di pasarkan ke kios-kios yang mendukung program BPNT. “Stok kami cukup,” kata Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
