Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Banyak pihak menilai dalam menangani pendemi virus corona (Covid-19) pemerintah harus menyediakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan miskin atau kelas menengah rentan (aspiring middle class). Namun, pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial kepada kelas menengah rentan cukup sulit.
Sebab, pemerintah hanya memiliki data by name by address untuk 20% masyarakat terbawah. Padahal, jika disimulasikan dengan kelas menengah rentan, jumlah populasi yang layak untuk mendapat bansos mencapai 40%. "Kita lihat bottom 40% sebetulnya datanya sudah ada, tapi yang betul-betul by name by address dan sudah confirm NIK-nya tidak dobel dan sebagainya itu baru sampai penerima BPNT, kartu sembako," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Maysita Crystallin dalam video conference, Jumat (24/4).
Baca Juga: Pemberian Jaring pengaman sosial belum tepat sasaran, pemerintah diminta evaluasi
Dia mengatakan, 20% masyarakat terbawah selama ini telah mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dalam bentuk kartu sembako. Bagi kelompok ini, pemerintah lebih mudah jika ingin menambah bantuan yang diberikan.
Sementara untuk masyarakat kelas menengah rentan, jika data yang dimiliki pemerintah tak valid, maka berisiko bantuan yang disalurkan justru tidak tepat sasaran. "Misal kondisi ekonomi memburuk, pemerintah perlu top up, kita cuma bisa akses langsung yang bottom 20%. Padahal yang bottom 40%, bahkan di kondisi seperti ini sampai dengan bottom 60% itu bisa ikut terpengaruh konsumsinya karena penurunan pendapatan," ucapnya.
Baca Juga: Dana desa resmi diubah menjadi BLT untuk menanggulangi dampak corona di pedesaan
Menurut Maysita, pendataan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah. Dengan keterbatasan yang ada selama pandemi covid-19 ini, pemerintah menggunakan berbagai sumber data misal penerima subsidi listrik di PLN atau penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan.
"Ini PR kita bersama. Untuk top up jelas pemerintah sedang melakukan itu, tapi caranya apa? Tidak semua oleh pemerintah pusat. Sebagian memang di pemerintah daerah karena daerah lebih cepat menjangkau data masyarakatnya," kata dia. (Mutia Fauzia)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Penyaluran Bansos untuk Masyarakat Rentan Miskin Sulit Terealisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
