Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyongsong tahun 2022, sudah berhembus kabar yang menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak, yaitu penyesuaian iuran dan sejumlah tarif yang akan mulai dilakukan secara bertahap pada tahun depan.
Setidaknya sudah ada beberapa agenda peningkatan harga. Seperti, harga gas Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji nonsubsidi sebesar Rp 1.600 hingga Rp 2.600 per kilogram.
Peningkatan harga LPG ini bahkan sudah dilakukan per 25 Desember 2021. Meski, khusus harga LPG 3 kilogram masih tetap karena disubsidi pemerintah.
Kemudian ada wacana kenaikan tarif listrik golongan pelanggan non-subsidi di tahun depan. Dengan skema tarif penyesuaian, maka kenaikan tarif listrik di tahun depan diperkirakan naik dari Rp 18.000 hingga Rp 101.000 per bulan sesuai dengan golongannya.
Baca Juga: Kenaikan Harga Minyak Dunia Jadi Simalakama bagi Pemerintah
Tak ketinggalan, ada rencana peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan wacana penghapusan BBM di bawah RON 92 yaitu Premium.
Selain itu, masyarakat juga harus bersiap dengan peningkatan beberapa harga barang karena peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan rata-rata kenaiakan 12% dan khusus untuk SKT ditetapkan 4,5%.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, peningkatan harga ini tentu akan melecut inflasi di tahun 2022 ke kisaran 5% yoy, atau lebih tinggi dari kisaran sasaran Bank Indonesia (BI) yang sebesar 3% plus minus 1%.
Belum lagi, akan ada risiko peningkatan harga kebutuhan pokok, seperti pangan yang dipengaruhi oleh pasokan pangan karena adanya La Nina dan peningkatan permintaan menjelang Ramadhan 2022.
Baca Juga: Menakar Dampak Kenaikan Harga Energi Terhadap Ekonomi Indonesia di 2022
Risiko tidak berhenti sampai di situ. Ada juga risiko terkait dengan imported inflation, seiring dengan gonjang-ganjing nilai tukar rupiah karena normalisasi kebijakan moneter bank-bank sentral dunia.
Imbas peningkatan inflasi ini kemudian dirasakan oleh rumah tangga, terutama kelompok menengah bawah.
“Ada kecenderungan rumah tangga kemudian mengurangi pengeluaran sekundernya, sebagai dampak dari kenaikan harga energi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (28/12).
Akan tetapi, Bhima tetap melihat kemungkinan positif di tahun depan terkait prospek konsumsi rumah tangga, yaitu dari pembukaan sektor perekonomian yang bisa mengungkit pendapatan masyarakat, terutama di sektor komoditas imbas naiknya permintaan ekspor.
Sehingga dengan demikian, Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun depan masih akan terjaga di kisaran 4,5% yoy hingga 5,0% yoy.
Ia pun kemudian memberikan imbauan pada pemerintah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus tetap berupaya keras dalam menjaga stabilitas harga, mengingat ini sangat dekat dengan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Melihat Dampak Kenaikan Harga Energi Terhadap Perekonomian Indonesia
Beberapa imbauannya, pertama, pemerintah bisa menjaga agar kenaikan harga energi tak terlalu tinggi pada tahun 2022 dengan memberikan instruksi kepada Pertamina untuk memangkas laba dan menahan kenaikan harga gas maupun BBM.
Kedua, pemerintah menjaga peningkatan harga pangan dengan memastikan stok pangan cukup setidaknya jelang Ramadhan. Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu kerja keras untuk memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah.
Ketiga, pemerintah harus menyiapkan substitusi produk impor terutama pangan dan bahan baku industri karena gejolak harga barang impor berisiko terjadi.
Plus, pemerintah harus getol mengawasi praktik penimbunan bahan pangan impor dan penyelundupan di daerah rawan perbatasan
Keempat, ia menilai pemerintah dan BI tetap harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan suku bunga pinjaman lebih cepat sebagai antisipasi dari tapering off.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
