kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Peningkatan Sejumlah Tarif Bisa Sundut Inflasi di Tahun Depan


Rabu, 29 Desember 2021 / 16:17 WIB
Peningkatan Sejumlah Tarif Bisa Sundut Inflasi di Tahun Depan
ILUSTRASI. Peningkatan Sejumlah Tarif Bisa Sundut Inflasi di Tahun Depan


Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

“Ada kecenderungan rumah tangga kemudian mengurangi pengeluaran sekundernya, sebagai dampak dari kenaikan harga energi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (28/12). 

Akan tetapi, Bhima tetap melihat kemungkinan positif di tahun depan terkait prospek konsumsi rumah tangga, yaitu dari pembukaan sektor perekonomian yang bisa mengungkit pendapatan masyarakat, terutama di sektor komoditas imbas naiknya permintaan ekspor. 

Sehingga dengan demikian, Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun depan masih akan terjaga di kisaran 4,5% yoy hingga 5,0% yoy. 

Ia pun kemudian memberikan imbauan pada pemerintah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus tetap berupaya keras dalam menjaga stabilitas harga, mengingat ini sangat dekat dengan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. 

Baca Juga: Melihat Dampak Kenaikan Harga Energi Terhadap Perekonomian Indonesia

Beberapa imbauannya, pertama, pemerintah bisa menjaga agar kenaikan harga energi tak terlalu tinggi pada tahun 2022 dengan memberikan instruksi kepada Pertamina untuk memangkas laba dan menahan kenaikan harga gas maupun BBM. 

Kedua, pemerintah menjaga peningkatan harga pangan dengan memastikan stok pangan cukup setidaknya jelang Ramadhan. Dalam hal ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu kerja keras untuk memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah. 

Ketiga, pemerintah harus menyiapkan substitusi produk impor terutama pangan dan bahan baku industri karena gejolak harga barang impor berisiko terjadi.

Plus, pemerintah harus getol mengawasi praktik penimbunan bahan pangan impor dan penyelundupan di daerah rawan perbatasan

Keempat, ia menilai pemerintah dan BI tetap harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan suku bunga pinjaman lebih cepat sebagai antisipasi dari tapering off

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×