Dana Mengendap Masih Tinggi, Efektivitas Penarikan Utang Pemerintah Dipertanyakan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendapat sorotan setelah menaikkan outlook pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp 734,3 triliun, di saat kas negara masih menyimpan Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 255,5 triliun.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi penarikan utang yang dilakukan lebih awal atau front loading, sementara sebagian dana yang telah dihimpun belum terserap untuk belanja negara.

Dalam outlook Laporan Semester I-2026 yang disampaikan kepada DPR, target pembiayaan APBN naik dari pagu awal Rp 689,1 triliun menjadi Rp 734,3 triliun atau sekitar 106,6% dari target semula.

Hingga akhir Semester I-2026, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp 452 triliun atau 65,6% dari target awal, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai situasi tersebut mencerminkan paradoks dalam pengelolaan fiskal.

Di satu sisi pemerintah mempercepat penarikan pembiayaan untuk mengantisipasi gejolak pasar global, tetapi di sisi lain dana yang sudah terkumpul belum seluruhnya mengalir ke perekonomian melalui belanja negara.

"Besarnya SiLPA menunjukkan persoalan saat ini lebih banyak berada pada sisi penyerapan anggaran dibandingkan sisi pembiayaan," ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, strategi front loading memang tepat di tengah ketidakpastian global, mulai dari arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), risiko geopolitik hingga volatilitas pasar keuangan. Namun, strategi tersebut harus diimbangi dengan percepatan realisasi belanja.

Jika dana hasil utang terlalu lama mengendap, pemerintah tetap harus menanggung biaya bunga atau negative carry, yakni ketika biaya pinjaman lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh karena dana belum dimanfaatkan secara produktif.

Pemerintah sendiri menyatakan kenaikan outlook pembiayaan merupakan bagian dari langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian pasar di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan strategi front loading dilakukan karena pemerintah sempat mengkhawatirkan gejolak pasar obligasi.

Namun, kondisi pasar ternyata tetap stabil dengan permintaan investor terhadap surat utang Indonesia yang masih tinggi, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan strategi pembiayaan pada semester berikutnya. Selain itu, kas pemerintah juga masih ditopang SAL sekitar Rp 255 triliun.

Di sisi pembiayaan, pemerintah tetap mempertahankan strategi yang mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menyebut sekitar 70% hingga 75% kebutuhan pembiayaan APBN 2026 akan dipenuhi dari instrumen rupiah, sedangkan sisanya 25% hingga 30% berasal dari instrumen valuta asing, termasuk global bond maupun pinjaman luar negeri.

Pemerintah juga masih memiliki kuota penerbitan global bond sebesar US$ 3 miliar yang berpotensi dimanfaatkan melalui Panda Bond di pasar China.

Senada dengan itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah sebaiknya tetap menjalankan strategi pembiayaan yang konservatif mengingat ketidakpastian global belum sepenuhnya mereda.

Menurutnya, penerbitan utang tidak perlu dilakukan secara agresif ketika kondisi pasar sudah stabil dan kas negara masih memadai.

Pembiayaan APBN juga dinilai lebih aman jika tetap bertumpu pada instrumen rupiah di pasar domestik untuk menekan risiko nilai tukar, sementara global bond sebaiknya dimanfaatkan secara oportunistik ketika kondisi pasar internasional mendukung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News