Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dinamika politik menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 makin menghangat. Manuver politik juga makin kencang.
Antara lain, mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) dan mundurnya Jaleswari Pramodhani dari jabatan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP).
Selain itu, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada turut menyampaikan petisi agar pemerintah menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan demokrasi.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta agar proses pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kandidat capres-cawapres juga perlu berkontestasi dengan mengedepankan visi misi yang diusung.
Ia berharap dinamika politik kondusif pada kurun waktu dua pekan menuju hari pemungutan suara pemilu 2024.
“Kita sangat berharap supaya para elite politik kita tetap memberikan rasa aman, nyaman, kondusif, tidak memberikan statement yang memberikan psikologi pengusaha, psikologi investasi itu sedikit terganggu,” ujar Sarman kepada Kontan, Kamis (1/2).
Baca Juga: Puluhan Ekonom Tolak Bantuan Sosial Untuk Kepentingan Politik
Sarman optimistis target investasi di tahun ini dapat tercapai. Hal ini berkaca pada realisasi investasi tahun 2023 yang melebihi target di tengah mulainya dinamika politik jelang pemilu.
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, beberapa investor yang sudah memulai investasi sebelumnya mempunyai horizon investasi dalam jangka menengah hingga panjang. Artinya, para investor percaya pada fundamental perekonomian domestik dan dalam jangka panjang.
“Mereka melihat prospek dari perekonomian Indonesia itu masih baik sehingga sentimen terhadap isu-isu jangka pendek seperti misalnya tahun politik dan pemilu tidak terlalu berdampak bagi mereka,” jelas Yusuf.
Adapun, beberapa investor yang dimaksud misalnya investor di sektor tambang ataupun di industri logam dasar yang dalam tiga tahun terakhir ini menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.
“Dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemimpin baru nantinya secara signifikan, saya kira investor di sektor ini masih tetap akan melanjutkan investasinya meskipun saat ini Indonesia Tengah berada dalam posisi atau periode tahun politik,” ujar Yusuf.
Meski demikian, Yusuf menilai investor baru terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN akan cenderung menunggu dan melihat hasil dari pemilihan umum presiden.
Hal ini karena meskipun kelengkapan administrasi, kemudian regulasi mengenai IKN ini sudah di keluarkan oleh pemerintah saat ini, namun bukan tidak mungkin ketika ada pemimpin baru nantinya terutama mereka yang mengkritik mengenai IKN akan melakukan penyesuaian dari regulasi pembangunan IKN itu sendiri.
“Yang perlu dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah baru nanti ya itu memastikan efisiensi investasi di dalam negeri,” ucap Yusuf.
Yusuf berharap pemerintah baru menurunkan biaya yang harus ditanggung seorang investor ketika melakukan investasi di Indonesia.
“Dengan perbaikan regulasi dan beberapa hal seperti misalnya melanjutkan reformasi struktural adalah beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan pemerintah dalam menurunkan biaya berinvestasi di dalam negeri,” kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
