Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) berharap Rancangan Undang Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) diharapkan jadi prioritas. Sebelumnya RUU tersebut telah dibahas oleh DPR periode 2014-2019. Namun karena ada penolakan, pemerintah memutuskan untuk menunda RUU tersebut.
"Kita harapkan RUU Minerba dapat diprioritaskan karena perlu adanya kepastian investasi," ujar Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (1/10).
Selain itu ada dua RUU lain yang juga diminta untuk jadi prioritas. Yaitu RUU Pertanahan yang sebelumnya juga ditunda serta RUU Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Minta investasi cepat dibenahi, Jokowi: Kita berpacu dengan waktu
Hendra bilang pembuatan UU harus memerhatikan dunia usaha. Selain menjaga kepentingan masyarakat, investor juga harus mendapatkan kepastian. "Investor yang sudah ada butuh kepastian dan juga investor yang prospek mau masuk," terang Hendra.
Sejalan dengan Hendra, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming juga berharap RUU Mienrba segera dibahas. Namun, pembahasan harus melibatkan pelaku usaha.
Selain itu Hipmi mendorong RUU Kewirausahaan. Pada proses pembahasan RUU Kewirusahaan Mardani dilibatkan. "Kami akan mengawal agar RUU ini bisa segera di sahkan dalam rangka meningkatkan lahirnya pelaku usaha baru di Indonesia," jelas Mardani.
Baca Juga: Jokowi minta pengesahan RUU Minerba ditunda, APBI: Opsi lain, revisi PP Minerba
Mardani juga meminta DPR responsif dengan perkembangan yang ada. Terutama memasuki revolusi industri 4.0 sehingga UU yang akan dibuat dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
