/2025/01/14/102206373.jpg "Penghapusan Pajak JHT Lebih Untungkan Siapa? Ini Kata Pengamat Pajak")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
Usulan tersebut dinilai dapat menjaga penerimaan negara sekaligus meningkatkan manfaat yang diterima pekerja dengan saldo JHT relatif kecil, tanpa mengubah prinsip dasar pengenaan pajak yang selama ini berlaku pada program JHT.
Pandangan serupa mulai menjadi perhatian pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengkaji usulan penghapusan pajak JHT dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan profil penerima manfaatnya.
"Jangan sampai kebijakan yang diubah justru lebih banyak menguntungkan kelompok kaya," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Senin (29/6).
Purbaya mengungkapkan pemerintah akan memeriksa data penerima manfaat JHT, khususnya pencairan dana di atas Rp 50 juta yang saat ini masih dikenakan pajak. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pemerintah menentukan apakah usulan pembebasan pajak layak diterapkan.
Saat ini, ketentuan perpajakan JHT diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2009. Pencairan manfaat JHT secara sekaligus dikenai PPh Pasal 21 final sebesar 0% untuk penghasilan bruto hingga Rp50 juta, sedangkan bagian di atas Rp50 juta dikenakan tarif 5%.
Baca Juga: Pajak Marketplace Berlaku Juli 2026, Siapa Untung dan Siapa Rugi?
Di sisi lain, kalangan buruh tetap mendorong penghapusan pajak tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berpendapat manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenai PPh Pasal 21 sehingga tidak seharusnya dipajaki kembali saat dicairkan.
"JHT berasal dari upah yang sudah dipotong pajak, sehingga pencairannya semestinya tidak lagi dikenakan pajak," tegas Said.
Usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Kementerian Keuangan dan menjadi bagian dari dorongan reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.
Perdebatan ini pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan utama: apakah penghapusan pajak JHT benar-benar membantu mayoritas pekerja, atau justru lebih menguntungkan kelompok dengan saldo JHT besar. Karena itu, opsi menaikkan batas pencairan yang mendapat tarif 0% dinilai menjadi jalan tengah yang lebih tepat sasaran dibanding menghapus pajak JHT secara menyeluruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
