kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45944,22   -1,36   -0.14%
  • EMAS999.000 1,52%
  • RD.SAHAM -0.07%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.07%

Penghapusan Kemiskinan Ekstrim pada 2024 Sulit Dicapai, Ini Penyebabnya


Jumat, 10 Juni 2022 / 17:06 WIB
Penghapusan Kemiskinan Ekstrim pada 2024 Sulit Dicapai, Ini Penyebabnya
ILUSTRASI. Warga melakukan aktivitas di pinggir jalan inspeksi Banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (25/02). Penghapusan Kemiskinan Ekstrim pada 2024 Sulit Dicapai, Ini Penyebabnya.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Inpres yang ditandatangani presiden Jokowi pada Rabu (8/6) ini, diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, target penghapusan kemiskinan ekstrim tersebut akan sulit tercapai di 2024. Mengingat, saat ini kondisi Indonesia bahkan dunia masih mengalami krisis pandemi Covid-19.

“Angka kemiskinan ekstrim di 2021 (mencapai) 4%, jadi kalau mau 0% itu akan sulit, karena saat ini juga sedang pandemi Covid-19,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (10/6).

Baca Juga: Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Ini Kata Ekonom

Selain itu, masyarakat miskin yang terdampak, pendapatannya belum semuanya kembali ke level pra pandemi, masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menghadapi inflasi pangan, karena dikhawatirkan semakin sulit menurunkan kemiskinan ekstrim.

Untuk itu, lanjut Bhima, Pemerintah saat ini juga harus fokus dalam  menjaga stabilisasi harga pangan, terutama beras, karena kontribusinya sangat besar terhadap garis kemiskinan.

Di satu sisi, selain sebagai konsumen pangan, masyarakat miskin juga, lanjut Bhima, rerata menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir sebanyak 46% terakhir  memiliki pekerjaan di sektor pertanian.

Sehingga, untuk membantu para petani, Bhima menyarankan agar pemerintah bisa meningkatkan serapan dari gabah petani dengan harga yang jauh lebih tinggi sehingga nilai tukar petani bisa meningkat. Kemudian, bantuan subsidi pupuknya harus tepat sasaran.

Baca Juga: KSP Tegaskan Komitmen Jokowi Memberikan Jaminan Sosial untuk Pekerja

“Ini adalah masalah yang belum selesai sampai sekarang. Jadi ini yang harus dikejar oleh Kementerian teknis terkait. Sinkronisasi data, validasi data dan juga bagaimana data bisa memotret kemiskinan yang sangat dinamis,” tutur Bhima.

Selain itu, Bhima juga menyarankan agar Pemerintah memperbesar porsi kredit usaha rakyat (KUR) pertanian, dan merendahkan bunganya dibandingkan dengan bunga KUR yang ada saat ini.

Kemudian, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di pedesaan dapat didorong melalui program padat karya dengan memanfaatkan dana desa yang lebih efektif, sehingga jumlah orang miskinnya bisa lebih ditekan.

Lalu, juga meningkatkan fasilitas Pendidikan, meningkatkan kualitas guru dengan berbagai program pemerintah yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×