Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai target yakni pada 2022.
Proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Adapun pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku lead konsorsium.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan keputusan pemerintah menggunakan APBN dalam pendanaan proyek ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung tepat waktu."Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022," kata Toto dalam keterangannya, Senin (18/10).
Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Akan Gunakan Sisa APBN 2020
Toto mengatakan, PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal. Saat ini progress proyek kereta cepat sudah mencapai 79%. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada langkah penanganan jangka pendek dengan PMN supaya progres proyek berjalan sesuai jadwal yang seharusnya beroperasi pada akhir 2022.
Langkah berikutnya adalah menetapkan skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa bertahan dan terus tumbuh. Menurut Toto, cara optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang.
Sementara itu, alasan pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Pasalnya, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.
Baca Juga: Persiapan yang dilakukan Jasa Marga (JSMRG) untuk IPO anak perusahaan
"Proyek ini sudah kita mulai pada 2015 sampai kemudian 2019, lalu masuk juga di awal 2020 sampai Covid-19 melanda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin terjadinya cost overrun ,” ujarnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dieksekusi sejak 2016 setelah Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek tersebut serta pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 21 Januari 2016.
Baca Juga: Pemerintah akan suntikkan Rp 4,3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala seperti pandemi Covid-19, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal.
Sementara terkait keberadaan stasiun terakhir kereta cepat yang awalnya berada di Tegalluar, maka dialihkan ke stasiun Padalarang untuk efisiensi waktu dan biaya.
Nantinya akan disiapkan kereta penghubung antara stasiun stasiun Padalarang ke stasiun Bandung. Sehingga penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya tak perlu bermacet-macetan menuju pusat kota Bandung.
Selanjutnya: Pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara dan pertajam belanja pada 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
