Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berencana melakukan pengembangan kawasan wisata Danau Toba, Sumatra Utara. Kawasan wisata tersebut menjadi salah satu dari empat destinasi 'Super Prioritas' yang dicanangkan Pemerintah.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menjelaskan pengembangan kawasan Danau Toba akan didasarkan pada tiga faktor utama. Ketiga faktor tersebut yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A).
Baca Juga: Pemerintah kucurkan Rp 2,2 triliun untuk pengembangan kawasan Danau Toba
Dari sisi atraksi, pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar kualifikasi sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG).
“Saat ini sedang diproses aplikasi UGG, ditargetkan tahun ini akan tersertifikasi. Kemudian akan dibangun 16 Geosite yang tersebar di seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba,” kata Arief dalam keterangan pers, Selasa (30/7).
Sedangkan untuk aksesibilitas, Menpar mengatakan Bandara Silangit di Siborong-borong harus terus ditingkatkan. Yang dahulu hanya berkapasitas 100.000 kunjungan per tahun, sekarang diminta agar kapasitas ditingkatkan menjadi 500.000 per tahun.
“Target kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) Danau Toba dan Provinsi Sumatra Utara, ditetapkan sebesar 1 juta wisman. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung Silangit sendiri sudah mencapai 420.000 dan diproyeksikan segera tembus ke 500.000 di tahun 2019,” ungkapnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR tingkatkan konektivitas di Pulau Samosir
Selain aksesibilitas udara, Arief juga menyatakan jika aksesibilitas di perairan juga harus terus dikembangkan. Pihak Kementerian Perhubungan sudah membangun empat dermaga dengan didukung dua kapal penyeberangan yaitu KMP Ihan Batak yang sudah beroperasi dan satu kapal lagi akan menyusul beroperasi di tahun ini.
“Untuk pengembangan tol sendiri yang saat ini sudah sampai Tebing Tinggi, rencananya dilanjutkan ke Siantar, Parapat hingga Tapanuli Tengah,” terang Arief.
Dari sisi amenitas, Ia mengatakan saat ini di Danau Toba baru memiliki satu kawasan Lahan Zona Otorita Pariwisata Danau Toba seluas 386 hektare (ha) yang ada di bawah koordinasi Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT). Di kawasan tersebut telah dikembangkan amenitas nomadic tourism 'The Kaldera Toba Nomadic Escape'.
Baca Juga: Kementerian PUPR anggarkan Rp 2,4 triliun untuk bangun infrastruktur di Danau Toba
Rencananya, pada akhir tahun 2019 akan dilakukan groundbreaking hotel dan resort di area Danau dengan nilai investasi sebesar Rp 7 Triliun.
“Silakan, para Bupati yang punya kawasan segera disampaikan, bila lahan tersebut clean and clear seperti di Mandalika saya jamin investor akan datang,” kata Menpar Arief.
Menpar berharap para Bupati memiliki komitmen untuk sama-sama menjadikan pariwisata sebagai leading sector. Karena sudah terbukti bahwa pariwisata relatif lebih mudah, murah, dan cepat untuk menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kementerian Pariwisata (Kempar) mencatat rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di delapan kabupaten sekitar Danau Toba sebesar 79%. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan di sektor pariwisata.
Baca Juga: Presiden Jokowi ancam akan mencabut izin perusahaan yang mencemari Danau Toba
"Industri yang bergerak di bidang servis penghasilanya pasti tinggi, seperti Singapura dan Doha. Sektor Pertanian boleh, namun lebih bagus bila dikemas dengan pariwisata, tidak berdiri sendiri sebagai komoditas,” pungkas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
