Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih mengkaji harga ideal pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Penentuan harga beli listrik oleh PLN ini penting untuk mengembangkan PLTSa, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) sebenarnya sudah ditetapkan harga pembelian sebesar 13,3 sen dollar per kWH. "Namun harga tersebut, oleh PLN masih dikaji-kaji," ujar Ridwan Kamil, Selasa (16/7).
Baca Juga: Presiden Jokowi minta pembangunan PLTSa segera rampung
Mantan Walikota Bandung ini menuturkan, Jawa Barat memiliki sejumlah lokasi pembuatan PLTSa. Salah satunya adalah Bekasi yang sudah siap untuk segera diselesaikan.
Sejalan dengan Jawa Barat, Kota Surabaya juga menyatakan pembangunan PLTSa akan segera selesai. Lokasi PLTSa di Surabaya terletak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. "Kalau Surabaya fisiknya kurang lebih 80%, sudah hampir jadi," terang Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Baca Juga: PLN targetkan kapasitas 2.000 MW di PLTU Jawa 7 operasi penuh awal 2020
PLTSa di Surabaya akan menghasilkan 11 megawatt (MW) listrik. Dari sekitar rata-rata 1.300 ton hingga 1.400 ton sampah tiap harinya. Sementara DKI Jakarta menargetkan operasional PLTSa dilakukan awal tahun 2022. Pembangunan PLTSa DKI Jakarta memerlukan waktu dua tahun dengan kapasitas 2.200 ton sampah per hari.
"Kita konstruksinya belum mulai, ground breaking sudah," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.
Baca Juga: Paruh kedua 2019, ada tiga kota yang menggelar lelang proyek PLTSa
Berdasarkan rapat tersebut terdapat 4 daerah yang menjadi prioritas penyelesaian PLTSa. Antara lain adalah DKI Jakarta, Surabaya, Solo, dan Bekasi. Sementara terdapat satu daerah yang sudah siap membangun karena sudah tidak ada masalah yaitu Bali. Sementara 7 daerah lainnya yang mengajukan pembangunan PLTSa diminta segera membuat prototype PLTSa.
"Mudah-mudahan dengan demikian 5 daerah segera selesai, 7 daerah segera bisa mengikuti," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
