Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan pedoman bagi perusahaan untuk berkontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah. Capaian perusahaan dalam penilaian program ini disinyalir memiliki pengaruh positif bagi pendanaan perusahaan.
Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia, Bob Indiarto mengatakan, pengelolaan lingkungan yang berujung dalam penilaian PROPER terbukti membuat kegiatan operasional lebih efisien sehingga mendatangkan profit secara langsung maupun tidak langsung.
Makanya, harapan Bob, perbankan bisa sejalan dengan pengelolaan lingkungan, sebab pengelolaan lingkungan yang baik turut serta berkontribusi terhadap berbagai efisiensi energi yang berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat.
Menurut Bob, pemberian suku bunga rendah bagi perusahaan yang telah terbukti melakukan pengelolaan lingkungan dengan salah satu kriteria meraih PROPER Emas bisa menjadi salah satu opsi yang bisa dikaji.
Baca Juga: Aturan dan insentif tersedia, daerah jangan ragu bangun PSEL
“Terkait suku bunga pinjaman, Pupuk Indonesia mau membangun dua pabrik besar. Dengan adanya PROPER emas yang diperoleh PKT (Pupuk Kalimantan Timur) ini proyek PKT pembangunan pabrik urea di Bintuni, Papua. Apakah memungkinkan dapat suku bunga yang lebih rendah?,” kata Bob sebagaimana dikutip dari siaran pers, Kamis (6/5).
Mantan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Karliansyah menuturkan, sebenarnya sejak 2005 sudah ada Nota Kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk PROPER Biru, Hijau, apalagi Emas seputar pinjaman ini.
Pemerintah pun, kata Karliansyah, masih berusaha untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit rendah. Hanya saja sampai sekarang pembahasan rencana itu masih belum menemui titik temu. “Tapi yang suku bunga rendah ini kami usulkan untuk hijau, emas kami minta bisa di 6% belum berhasil,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah insentif lainnya juga telah coba difasilitasi oleh pemerintah. Sebut saja pembebasan biaya bea masuk bagi alat pengendali pencemaran lingkungan misalnya.
Karliansyah optimistis, usulan perusahaan untuk mendapatkan suku bunga pinjaman yang rendah bisa direalisasikan. Apalagi pemerintah saat ini sudah berkomitmen akan mempermudah keberlanjutan usaha. “Buat saja surat ke Pak Dirjen PPKL untuk dikurangi suku bunga pinjamannya. Sudah biasa bagi kami di pemerintah bisa begitu,” tuturnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Proper KLHK, Sudharto P Hadi menegaskan, peringkat PROPER jadi salah satu faktor penentu bagi perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. Dia mengungkap bahwa dirinya pernah mendapatkan informasi langsung dari perusahaan yang merasakan dampak utama peringkat PROPER-nya.
“Saya ditelepon perusahaan, saya mau ajukan pinjaman tapi dapat PROPER biru tadinya Hijau. Artinya, peringkat PROPER itu dalam pengajuan pinjaman sangat penting,” kata Sudharto.
Selanjutnya: Pemerintah terbitkan SKB untuk optimalkan penegakan hukum Karhutla
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
