Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menanggapi bocornya data-data kawat diplomatik AS di WikiLeaks tentang sepak terjang Hadi Poernomo saat menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai jabatan tersebut merupakan "lahan basah" untuk intervensi.
"Saya kira posisi Dirjen Pajak memang sangat strategis. Besar kemungkinan intervensi itu terjadi," kata Prastowo ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2014).
Tak usah jauh-jauh menyoroti negara asing yang berupaya mengintervensi, asosiasi pengusaha pun sebenarnya merupakan kelompok kepentingan yang memiliki akses dan pengaruh untuk dapat mengintervensi Dirjen.
"Pengusaha atau investor, kata dia, tentu saja punya kepentingan untuk mengintervensi Dirjen Pajak. Pergantian pejabat sangat mungkin jadi bagian diplomasi atau negosiasi antar negara. Jika dikaitkan dengan pajak, tentu kepentingan pengusaha atau investor ini besar," ujar Prastowo.
Asosiasi maupun pengusaha-pengusaha besar diakuinya sudah biasa melakukan lobi dan intervensi. Mereka akan menyokong kandidat Dirjen Pajak yang "bersahabat" sehingga mampu menggolkan kepentingan mereka.
"Asosiasi pengusaha dari negara-negara yang investasinya besar dan pengaruhnya luas sudah biasa melakukan lobi-lobi termasuk menyokong kandidat Dirjen Pajak yang friendly terhadap mereka. Atau setidaknya punya track record baik bagi mereka," paparnya.
Praktek semacam itu, kata Prastowo, sudah lama terjadi. Akan tetapi, yang perlu didalami adalah apakah laporan yang ditulis dalam kawat diplomatik AS tersebut merupakan intervensi alias memaksa atau meminta. Di samping itu, keakuratan data yang dipaparkan dalam WikiLeaks pun harus diteliti. "Kalau bisa diteliti akan lebih baik untuk akurasi dan validitas," ucap dia. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
