Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih dianggap sebagai kompromi politik di Senayan. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, terpilihnya Abraham Samad sebagai ketua KPK karena bisa dijinakkan.
Dengan demikian, Syamsuddin tidak terlalu yakin, KPK ke depan bisa mengungkap kasus-kasus mega skandal seperti pencarian dana talangan Bank Century seperti yang dijanjikan Abraham Samad. Sebab, dia menilai, kasus Bank Century bisa menjadi alat negosiasi partai lain dengan Partai Demokrat termasuk dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah. "Tak perlu banyak berharap, kalau mengecewakan bagaimana," tukasnya dalam diskusi memperingati Hari Anti Korupsi, Jumat (9/12).
Yang jelas, Syamsudin memperkirakan, bila proses hukum kasus Bank Century tidak berjalan maka hampir bisa dipastikan proses politik bergulir lewat penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.
Hal senada disuarakan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia Saiful Mujani. Dia mengatakan, hasil pemilihan pimpinan KPK menunjukkan DPR memiliki kekuatan kontrol atas KPK terutama terkait prioritas kasus yang akan diselesaikan. "Target spesifik Century itu bisa jadi beban sendiri bagi KPK. Kalau KPK tidak bisa menemukan bukti hukum, ini bisa jadi isu politik lagi," katanya.
Menurutnya, hak menyatakan pendapat sudah berhembus di DPR. Sehingga, dia bilang, Partai Demokrat yang mempunyai kursi 26% di DPR tidak bisa menahan hak menyatakan pendapat tersebut. "Demokrat harus bisa menjaga PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKB (Partai Kebangkita Bangsa) . Tinggal PKB menagih bakal dapat apa,karena PAN misalnya Hatta (Ketua Umum PAN Hatta Rajasa) dapat jatah calon wakil presiden," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
