kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pengamat: Pemerintah kurang perhatikan pertanian


Rabu, 29 November 2017 / 21:36 WIB
Pengamat: Pemerintah kurang perhatikan pertanian


Reporter: Siti Rohmatulloh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat ekonomi Bustanul Arifin menuturkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dirasa kurang memuaskan. Lambatnya laju ekonomi lebih dikarenakan akrobat kebijakan pemerintah.

Bustanul menyebut pemerintah kurang memperhatikan sektor pertanian. Padahal, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar meski bukan penyumbang produk domistik buroto (PDB) terbesar.

Sayangnya, sektor pertanian justru mengalami penurunan sedangkan sektor industri masih terselamatkan oleh industri makanan dan minuman. Output per pekerja di sektor pertanian pun relatif lebih rendah dibanding sektor lainnya.

Bustanul Arifin bilang, saat ini terlalu cepat untuk deindustrialisasi dan beralih ke sektor jasa. "Harusnya pertanian dan manufaktur berkontribusi besar," kata Bustanul Arifin dalam seminar nasional yang diselenggarakan Indef pada Rabu (29/11).

Konsumsi masyarakat yang hanya sebesar 4.93% disangkal sebagai penurunan daya beli. Badan Pusat Statistik menyatakan ini terjadinya perlambatan alih-alih penurunan. Hal ini berlaku bagi 40% kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Ekonom Bustanul Arifin menilai permasalahan berakar dari akrobat kebijakan pemerintah.

Dia menambahkan, produksi dalam negeri perlu mulai digarap mengikuti perubahan pola konsumsi milenial yang lebih cenderung pada leisure and service. J

ika tidak dimanfaatkan, menurutnya kesempatan meningkatkan produktivitas akan hilang. Sementara perbaikan daya beli perlu dilakukan dengan pembentukan kebijakan yang komprehensif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×