Daftar
Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan mengenai pemberian hak kelola bagi pekerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) butuh persiapan matang.
Pasalnya kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Perlu ada sistem yang dapat membuktikan tanah tersebut nantinya tidak dapat dipindahtangankan.
-
PTPN holding dorong pengembangan green diesel B100 untuk ketahanan energi
-
Jokowi minta menteri BUMN mengkaji pemberian hak kelola lahan bagi karyawan PTPN
-
Tingkatkan daya saing, rumah sakit milik PTPN lakukan merger
-
Pemerintah siapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin pada 2019
"Sudahkah sistem itu siap, kalau belum jangan coba-coba, pasti pindah tangan itu," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/2).
Sebelumnya rencana tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika menerima Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) di Istana. Jokowi meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji hal tersebut.
Agus bilang, usulan Jokowi tersebut tercetus berdasarkan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial yang dijalankan saat ini. Namun, terdapat perbedaan dari sisi penerima serta status lahan yang masih milik PTPN.
"Siapa yang menerima, oke pegawai yang sudah 10 tahun, belum ada peraturannya, bagaimana bentuk perjanjian tidak dialihkan," terang Agus.
Agus bilang, kebijakan Jokowi kerap berfokus pada kecepatan. Namun, terdapat kelemahan tidak adanya analisa yang belum komperhensif sehingga berpotensi memunculkan kerugian.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
