Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika Dewi
Maka dari itu, perlu pengawasan lebih ketat terkait dengan alokasi dana pinjaman yang diberikan.
"Untuk KS dan PTPN memang agak kontroversial, karena memang mereka rugi dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena mereka sekarang sedang restrukturisasi besar-besaran, maka mereka butuh tenaga supaya tidak collapse," paparnya.
Misalnya untuk PT KS dengan upaya melakukan perampingan bisnis dan anak usaha. Pada akhirnya, mereka sudah bisa menghasilkan kinerja positif di triwulan pertama tahun 2020.
Baca Juga: 5 BUMN ini akan mendapat suntikan investasi pemerintah Rp 19,7 triliun, siapa saja?
PT KS juga dinilai masih punya anak usaha yang prospektif, seperti pelabuhan dan pengelola air. Jadi pinjaman modal kerja ini dibutuhkan agar restrukturisasi PT KS bisa terus berlanjut dan menghasilkan kinerja positif ke depannya.
Berbeda halnya dengan PTPN, Toto menjelaskan, holding ini sudah mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi apabila disuntik dana pinjaman, maka ini perlu diawasi dengan ketat. Pemerintah perlu memaparkan dengan jelas roadmap penyehatan ke depan, sehingga pinjaman suntikan modal kerja tidak sia-sia.
Terkait dengan potensi pengembalian pinjaman, Toto merasa ragu apabila GIAA bisa mengembalikan dana pinjaman ini kepada pemerintah. Sementara itu, untuk PT KAI dinilai punya prospek yang bagus terkait dengan pengembalian dana modal kerja.
"Misalnya, saya baru dengar kalau Garuda baru mengusulkan konsep mandatory convertible bond. Artinya dari awal Garuda sudah tidak yakin akan bisa mengembalikan dana talangan tersebut, sehingga opsinya adalah saat utang jatuh tempo bisa dikonversi jadi ekuitas," kata Toto.
Untuk sisanya, yaitu PT KS dan PTPN dinilai akan butuh waktu yang panjang untuk bisa membayar kembali pinjaman ini. Namun syaratnya, harus diiringi dengan program restrukturisasi mereka berjalan sesuai yang direncanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
