Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada semester II 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan dukungan kepada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema investasi pemerintah non permanen dengan total nilai investasi sebesar Rp 19,7 triliun.
Kelima BUMN tersebut adalah, PT Garuda Indonesia (GIAA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT Krakatau Steel (KS), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, pinjaman modal kerja ini mungkin akan efektif untuk beberapa BUMN. Misalnya untuk KAI yang memang kinerjanya sudah bagus sebelum adanya pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah kucurkan investasi ke BUMN Rp 19,7 triliun, untuk apa saja?
"Namun, untuk Garuda akan sangat berat karena belum ada tanda-tanda industri penerbangan akan pulih kembali. Sementara untuk KS dan PTPN perlu waktu panjang untuk bisa kembali positif kinerjanya. Sepanjang restrukturisasi bisa on track, diharapkan mereka bisa pulih kembali, jadi perlu waktu buat pemulihan," ujar Toto kepada Kontan.co.id, Selasa (14/7).
Sebagaimana diketahui, investasi pemerintah non permanen ini merupakan pinjaman yang berfungsi sebagai stimulus modal kerja bagi BUMN yang terdampak Covid-19. Stimulus ini diberikan dalam jangka pendek dan harus dikembalikan oleh BUMN ke pemerintah beserta dengan bunganya.
Toto menjelaskan, memang alokasi pinjaman talangan modal kerja untuk beberapa BUMN sektor perhubungan, seperti KAI dan GIAA tentu akan digunakan untuk perbaikan modal kerja.
Ini dikarenakan, adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu akan membuat aktivitas mereka merosot tajam dan untuk memulai bisnis kembali, maka diperlukan pinjaman modal kerja tersebut.
Adapun untuk KAI, dinilai tidak terlalu banyak isu yang dipertanyakan oleh publik. Namun, lain halnya dengan Garuda yang kinerjanya memang sudah bermasalah sejak masa sebelum Covid-19.
Maka dari itu, perlu pengawasan lebih ketat terkait dengan alokasi dana pinjaman yang diberikan.
"Untuk KS dan PTPN memang agak kontroversial, karena memang mereka rugi dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena mereka sekarang sedang restrukturisasi besar-besaran, maka mereka butuh tenaga supaya tidak collapse," paparnya.
Misalnya untuk PT KS dengan upaya melakukan perampingan bisnis dan anak usaha. Pada akhirnya, mereka sudah bisa menghasilkan kinerja positif di triwulan pertama tahun 2020.
Baca Juga: 5 BUMN ini akan mendapat suntikan investasi pemerintah Rp 19,7 triliun, siapa saja?
PT KS juga dinilai masih punya anak usaha yang prospektif, seperti pelabuhan dan pengelola air. Jadi pinjaman modal kerja ini dibutuhkan agar restrukturisasi PT KS bisa terus berlanjut dan menghasilkan kinerja positif ke depannya.
Berbeda halnya dengan PTPN, Toto menjelaskan, holding ini sudah mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi apabila disuntik dana pinjaman, maka ini perlu diawasi dengan ketat. Pemerintah perlu memaparkan dengan jelas roadmap penyehatan ke depan, sehingga pinjaman suntikan modal kerja tidak sia-sia.
Terkait dengan potensi pengembalian pinjaman, Toto merasa ragu apabila GIAA bisa mengembalikan dana pinjaman ini kepada pemerintah. Sementara itu, untuk PT KAI dinilai punya prospek yang bagus terkait dengan pengembalian dana modal kerja.
"Misalnya, saya baru dengar kalau Garuda baru mengusulkan konsep mandatory convertible bond. Artinya dari awal Garuda sudah tidak yakin akan bisa mengembalikan dana talangan tersebut, sehingga opsinya adalah saat utang jatuh tempo bisa dikonversi jadi ekuitas," kata Toto.
Untuk sisanya, yaitu PT KS dan PTPN dinilai akan butuh waktu yang panjang untuk bisa membayar kembali pinjaman ini. Namun syaratnya, harus diiringi dengan program restrukturisasi mereka berjalan sesuai yang direncanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
