/2017/09/20/2069850580.jpg "Penetapan Siaga 1 Militer Berpotensi Tekan Konsumsi dan Stabilitas Ekonomi")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pemerintah menetapkan status Siaga 1 militer di tengah memanasnya situasi domestik menuai kritik dari kalangan ekonom.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperburuk stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian di masyarakat.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai gejolak yang terjadi saat ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari sejumlah kebijakan pemerintah yang memicu ketidakpuasan publik.
Baca Juga: Konsumsi Dijaga, Ekonomi Tetap Moderat
Beberapa di antaranya terkait keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP), penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), hingga persoalan kesiapan stok minyak mentah nasional.
Ia menilai rangkaian kebijakan tersebut memicu kegelisahan di masyarakat dan menjadi salah satu pemicu kondisi domestik yang tidak kondusif.
“Perkembangan kondisi domestik yang tidak kondusif buah dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari masuk ke BoP, tandatangan ART, hingga ketidaksiapan stok minyak mentah,” ujar Huda kepada Kontan.co.id, Selasa (10/3/2026).
Menurut Huda, ketidakpuasan publik memang berpotensi memicu gejolak sosial. Namun, ia menilai respons pemerintah dengan menetapkan status Siaga 1 militer justru berisiko menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Baca Juga: Perluasan BLT dan Program Magang Sebagai Solusi Stabilitas Ekonomi Jangka Pendek
“Respons pemerintah salah dengan menetapkan siaga 1 militer yang membuat publik berpikir pemerintah ingin membungkam masyarakatnya sendiri,” tegasnya.
Huda menambahkan, dari sisi masyarakat sebenarnya tidak terdapat kondisi krusial yang perlu dikhawatirkan. Justru, menurutnya, ketidakstabilan saat ini lebih banyak dipicu oleh kebijakan pemerintah itu sendiri.
Situasi tersebut mulai berdampak pada perilaku ekonomi masyarakat. Tingginya ketidakpastian membuat sebagian masyarakat mulai menahan konsumsi dan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang.
Salah satu indikator yang terlihat adalah rendahnya tingkat okupansi kereta api menjelang Lebaran 2026. Kondisi ini mengindikasikan sebagian masyarakat mulai menekan pengeluaran, termasuk untuk perjalanan mudik.
“Masyarakat bersiap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan cenderung menahan konsumsi. Okupansi kereta api masa Lebaran 2026 masih rendah,” katanya.
Baca Juga: Integrasi Pasar Global dan Stabilitas Ekonomi Perkuat Daya Tarik Indonesia
Ia menilai sebagian masyarakat kemungkinan memilih moda transportasi yang lebih murah, seperti kendaraan roda dua, atau bahkan menunda perjalanan mudik. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ketidakpastian ekonomi mulai memengaruhi keputusan belanja masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
