Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
“Ada dua pilihan yang bisa dilakukan, penghematan Rp 2 miliar itu diusulkan untuk kegiatan K/L yang lain atau tidak dipakai sama sekali. Kami arahkan untuk itu dihemat saja kalau tidak ada usulan kegiatan yang urgent,” ungkapnya.
Baca Juga: Hingga Juli, realisasi belanja modal K/L hanya Rp 48,4 triliun
Di samping itu, Askolani juga berharap belanja pada pos non-K/L bisa dihemat. Terutama belanja untuk subsidi, bunga utang, dan belanja lainnya.
Apalagi, pos belanja non-K/L pada dasarnya bisa mengalami efisiensi secara ilmiah, antara lain jika harga minyak mentah rendah, kurs rupiah menguat, dan imbal hasil surat utang menurun.
Berdasarkan data APBN KiTa Juli 2019, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 761,5 triliun atau tumbuh 9,2% year on year (yoy).
Baca Juga: Selama semester I 2019, realisasi belanja negara tumbuh 7,9%
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 419,9 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 341,6 triliun.
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat telah memenuhi 46,6% dari pagu yang ditetapkan yakni senilai Rp 1.634,34 triliun untuk sepanjang 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
