Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 ini tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN 2024. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.
Hal itu Sri Mulyani sampaikan saat Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).
"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN 2024. Ini masih tumbuh tipis 2,9%, ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Penerimaan Pajak Tahun Ini Tak Capai Target
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan yang paling lemah. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai ada perbaikan dari berkurangnya restitusi.
Ia menjelaskan untuk PPh Badan sangat sulit sekali untuk dapat menopang penerimaan pajak tahun ini, mengingat masih terdampak dari pelemahan komoditas 2022-2023.
"Dan kalau melihat rilis BPS (Badan Pusat Statistik), pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I-2024 hanya 4,13% sedangkan pada kuartal I-2023 bisa tumbuh 4,43%. Ini juga berdampak pada penerimaan pajak kita," kata Fajry kepada Kontan, Senin (8/7).
Dirinya berpendapat bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak baik bila dipaksakan karena yang bakal terdampak ialah para pelaku usaha di lapangan.
"Kita tak mau juga penerimaan pajak bagus tapi mengobarkan industri. Yang benar adalah, industri kuat, penerimaan pajak juga kuat," ujarnya.
Baca Juga: Penerimaan Perpajakan Mencapai Rp 1.028 Triliun pada Semester I-2024
Selain itu, ia juga menerangkan, realisasi yang di bawah target itu akan semakin sulit untuk tahun depan, mengingat akan kenaikan lebih tinggi dari yang dirancang oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga defisit anggaran tahun depan.
Rencana kebijakan yang berisiko mengurangi penerimaan pajak seperti Family Office tak perlu dilanjutkan. Bila dilihat penerimaan pajak kita tahun ini, PPh 21 kontribusinya meningkat dan menjadi penyelamat kinerja pajak tahun ini.
"Dan yang paling banyak berkontribusi adalah kelompok kaya. Kalau sampai mereka bebas pajak, riskan sekali ke penerimaan pajak kita," jelasnya.
"Saya gak cuma kasihan ke Ibu Sri Mulyani tapi juga ke Pak Prabowo. Bisa-bisa tambah sulit bagi beliau untuk merealisasikan janji politiknya. Apalagi, beliau orang yang selalu memegang janji. Kalau dananya berkurang akibat adanya family office, kasihan juga," tutupnya.
Baca Juga: Realisasi Restitusi Pajak Capai Rp 136,61 Triliun Hingga Mei 2024
Sementara itu, Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengungkapkan bahwa penerimaan pendapatan negara sampai dengan Juni 2024 atau semester I tahun 2024 sudah mencapai 47,1% dari target APBN.
"Berdasarkan pengalaman, jika semester I sudah mendekati 50% justru penerimaan pajak akan tercapai," kata Raden kepada Kontan, Senin (8/7).
