Reporter: Fahriyadi, Herlina KD | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pemerintah memastikan pertengahan bulan ini sudah ada kejelasan soal pembiayaan proyek kereta bawah tanah berkecepatan tinggi alias mass rapid transit (MRT). Setelah ada kepastian komposisi pembiayaannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa melaksanakan proyek senilai Rp 16 triliun tersebut.
Rabu (9/1), pemerintah menggelar rapat koordinasi tentang transportasi di wilayah Jabodetabek. Salah satu bahasan utamanya adalah kelanjutan pembangunan MRT yang masih terkendala pembiayaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, pemerintah telah menerima surat permohonan dari Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi porsi pendanaan antara pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Hatta bilang, pemerintah masih membahas surat permohonan itu. Hasilnya baru akan diputuskan pada 15 Januari nanti. "Setelah diputuskan 15 Januari, Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai proyek MRT," katanya, Rabu (9/1).
Jokowi meminta pemerintah pusat menanggung porsi pembiayaan MRT yang lebih besar yakni 60% dan Pemprov DKI Jakarta menanggung 40%. Sebelumnya, cost sharing atas pinjaman asal Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk proyek ini adalah 42% oleh pemerintah dan sisanya 58% ditanggung Pemprov DKI Jakarta.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan masih mengkaji usulan perubahan porsi pembiayaan MRT Jakarta. Sebab, perlu ada perubahan perjanjian hibah dan penyaluran dana dari proyek yang sudah berjalan sejak tahun 2005 silam.
Hanya saja, Agus menekankan proyek transportasi massal di Ibukota ini harus dihitung ulang lebih cermat lagi mengenai kebutuhan total biaya, sehingga tidak kelewat mahal. "Kami mengingatkan perlu dilakukan kajian yang baik, khususnya biaya proyek, jangan sampai terlalu mahal," tegasnya.
Itu sebabnya, pemerintah membentuk tim untuk mengkaji kembali proyek MRT dari seluruh aspek, tidak hanya dari sisi investasi. Hatta memaparkan, tim ini terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.
Atas respons positif dari pemerintah, Jokowi optimistis polemik pembiayaan MRT bisa segera tuntas. "Anggaran sudah siap 90%, tinggal keputusan nanti tanggal 15 Januari dari Kementerian Koordinator Perekonomian," ujar mantan Walikota Solo itu.
Jokowi menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membahas lagi soal studi kelayakan dan kajian-kajian lainnya. Alasannya, jika balik lagi ke urusan studi kelayakan, justru proyek MRT tidak bakal berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
