kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.950.000   -18.000   -0,91%
  • USD/IDR 16.312   14,00   0,09%
  • IDX 7.154   36,55   0,51%
  • KOMPAS100 1.043   7,83   0,76%
  • LQ45 800   4,62   0,58%
  • ISSI 232   1,98   0,86%
  • IDX30 415   0,54   0,13%
  • IDXHIDIV20 486   1,28   0,26%
  • IDX80 117   0,67   0,58%
  • IDXV30 120   0,36   0,30%
  • IDXQ30 134   0,20   0,15%

Pencegahan stunting jadi prioritas nasional


Senin, 28 Mei 2018 / 15:10 WIB
Pencegahan stunting jadi prioritas nasional
Diskusi Cegah Stunting oleh Bappenas


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pencegahan stunting menjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Hal ini dinilai penting mengingat saat ini, satu dari tiga anak balita Indonesia menderita stunting.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada 2018 pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas. Dimana Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada 2019.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya, penurunan stunting harus dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga. Menurut Bambang, penurunan stunting yang juga merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2015-2019, harus sejalan dengan penurunan anemia, bayi dengan berat lahir rendah, bayi dengan berat badan di bawah rata-rata (underweight), anak dengan berat badan kurang untuk ukuran tinggi badannya (wasting), obesitas, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif.

"Mencegah stunting sangat panting untuk mencapai sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Komitmen pemerintah daerah sangat panting dalam memastikan program penurunan stunting dapat direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan di daerah,” ujar Bambang di Gedung Bapenas, Senin (28/5).

Di sisi lain, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada peran Kepala daerah yang harus turun tangan untuk mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan agar berjalan dengan baik dengan tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×