Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat, Djoko Setijowarno meminta pemerintah melakukan penataan fasilitas transportasi umum destinasi wisata prioritas.
"Sudah saatnya perbaikan infrastruktur jalan dapat dibarengi penataan fasilitas transportasi umum ke lokasi destinasi wisata," kata Djoko dalam siaran pers, Jumat (31/1).
Ia menyebutkan, kelemahan menuju akses wisata di Indonesia adalah kurang sekali tersedianya fasilitas transportasi umum. Pilihan pelancong harus membawa kendaraan pribadi yang akhirnya berujung kemacetan dan pengusaha destinasi wisata harus menyediakan lahan parkir yang luas.
Baca Juga: Duh, virus conora jadi penghambat kerjasama CIMB Niaga dan WeChat
"Lain halnya berwisata di manca negara, menuju destinasi wisata ada pilihan kereta, bus, atau taksi," ucap dia.
Djoko mengatakan, untuk menyediakan infrastruktur yang baik, dibutuhkan peran serta pihak- pihak lain diantaranya Pemerintah Daerah maupun Kementerian terkait untuk bersama-sama menyediakan infrastruktur jalan yang baik agar memudahkan para wisatawan dalam mengakses kawasan Pariwisata.
Dengan meningkatnya kualitas infrastruktur diharapkan jumlah mancanegara maupun domestik dapat meningkat di tiap tahunnya.
Langkah berikutnya, lanjut Djoko, Kementerian Perhubungan membangun rute-rute jaringan fasilitas transportasi umum, baik kereta maupun bus umum menuju lokasi wisata itu. Rute tersebut awalnya dapat dikenakan tarif subsidi untuk menarik penumpang.
Baca Juga: Travelport: Wisatawan Indonesia mencari nilai lebih, dibanding biaya
"Namun setelah mencapai demand yang mencukupi, tarif subsidi dihilangkan menjadi tarif komersial," ungkap Djoko.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Bina Marga telah mendukung Kawasan Pariwisata Nasional Prioritas melalui tersedianya jaringan jalan nasional (akses menuju pintu gerbang KSPN).
Selama tahun 2015 hingga 2019 kegiatan pembangunan jalan (jalan baru ataupun menambah lajur) telah dilakukan untuk mendukung 6 dari 10 KSPN unggulan. KSPN tersebut antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Labuan Bajo, KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Bromo-Tengger-Semeru, dan KSPN Morotai.
Baca Juga: Ini fokus bisnis Hotel Indonesia Natour (HIN) di tahun 2020-2024
Dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015- 2019, ditetapkan 10 KSPN Prioritas oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Kemudian dikerucutkan kembali menjadi 5 KSPN Prioritas, lalu difokuskan pada 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019.
Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sedang menyusun Masterplan Pengembangan KSPN Danau Toba, Borobudur dan Mandalika melalui pinjaman dari Bank Dunia.
Baca Juga: WHO pertimbangkan untuk mengumumkan kondisi darurat global virus corona
Selain 3 KSPN Prioritas tersebut, berdasarkan arahan Rencana Kerja Pemerintah 2019 terdapat 4 KSPN Prioritas tambahan yang perlu didukung antara lain KSPN Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru dan Tanjung Kelayang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
