Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020 pemerintah akan melakukan peningkatan (upsize) target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini dilakukan untuk memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sampai dengan akhir tahun ini.
Apabila pada lelang biasanya, target penerbitan Surat Utang Negara (SUN) setiap minggu sekitar Rp 30 triliun, maka Kemenkeu akan meningkatkan target lelang tersebut menjadi Rp 40 triliun. Sementara itu, untuk target penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari yang sebelumnya Rp 10 triliun, juga akan ditingkatkan menjadi Rp 15 triliun.
Baca Juga: Sepanjang semester I, defisit APBN 2020 capai Rp 257,8 triliun
Head of Economics Research Pefindo Fikri C. Permana menilai, peningkatan target penerbitan SBN masih akan minim menimbulkan risiko crowding out. Alasan ini dilandaskan atas tiga hal.
Pertama, karena burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu akan mendorong likuiditas di pasar SBN. Kedua, pemerintah dapat melakukan pilihan penerbitan, apakah akan dilakukan dengan lelang primer, private placement, ataupun dalam bentuk global bond.
Ketiga, pilihan investasi dalam negeri yang terbatas masih memungkinkan untuk sebagainnya diserap oleh investor dalam negeri.
"Apalagi, inflasi domestik sangat rendah, sehingga real yield SBN akan makin tebal. Selain itu, dalam kondisi ultra loose monetary policy dan expansive fiscal policy seluruh dunia, harusnya sih Indonesia, khususnya instrumen SBN, sangat diuntungkan karena memiliki yield menarik," ujar Fikri kepada Kontan.co.id, Kamis (9/7).
Meski demikian, memang masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi. Misalnya, seperti risiko pandemi mesti diminimalkan, persepsi risiko global harus dikelola dengan baik, dan nilai tukar rupiah harus berada di tingkat yang lebih stabil.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa koordinasi kebijakan antarotoritas harus semakin baik, serta implementasi kebijakan sebaiknya makin cepat dilakukan dan tepat sasaran.
Berdasarkan berbagai kondisi dan pertimbangan tersebut, Fikri berharap penambahan target SBN ini bsia menutup pembiayaan sampai dengan akhir tahun. Meskipun, ia menganggap realisasinya akan sangat sulit dilakukan.
"Saya harap pembiayaan APBN sampai akhir tahun bisa tercapai, dengan berbagai kombinasi instrumen dan dengan adanya BI sebagai standby buyer melalui konsep burden sharing. Walau jujur saya rasa Kemenkeu mesti memutar otak dengan sangat keras," kata Fikri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
