Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
Di tengah pulihnya perdagangan global, Indonesia tetap akan melakukan antisipasi atas gangguan pasokan bersama kenaikan harga yang mendorong inflasi lebih tinggi di banyak negara yang menciptakan perubahan arah kebijakan terutama di Amerika Serikat.
Pada bulan Mei 2021, indeks PMI Indonesia telah mencatat rekor tertinggi dan saat ini berada di zona ekspansif selama delapan bulan berturut-turut dengan kenaikan signifikan di konsumsi listrik untuk bisnis dan industri.
Selain vaksinasi, pemerintah juga melanjutkan upaya mempromosikan reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “Saat krisis ini kita akan melanjutkan reformasi, bersama DPR, kami juga membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan perdagangan dengan lebih efektif," ujar Menkeu.
Dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan melancarkan peraturan-peraturan yang meningkatkan cost of doing business di Indonesia. Selain itu, reformasi pajak tetap dibutuhkan. Kata Menkeu, Indonesia butuh pondasi yang lebih kuat dan terus tumbuh dengan berkelanjutan.
"Kita juga melakukan reformasi sektor SDM untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Saat krisis, ini kesempatan penting bagi negara manapun untuk terus lanjut melakukan reformasi, jadi negara tersebut akan bisa membangun pondasi yang lebih kuat, pasca krisis. Oleh karena itu pada tahun 2022, APBN ditujukan untuk memperkuat pemulihan dan melanjutkan reformasi struktural serta konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal sekitar 4,5%1-4,85% terhadap PDB," kata Menkeu
Pemulihan dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, bertepatan dengan waktu penting dalam memitigasi perubahan iklim. Saat ini Indonesia menargetkan penurunan emisi 29% tanpa dukungan internasional dan 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.
Pemerintah Indonesia juga sedang dalam proses perumusan peraturan untuk penetapan harga karbon dengan mengangkat prinsip kehati-hatian melalui belajar dari negara lain.
