Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah menunggak pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2013 sebesar Rp 1,8 triliun. Kementerian Kesehatan berjanji melunasi tunggakan ke sejumlah rumah sakit paling lama tahun 2014.
”Ini terjadi nasional. Secara keseluruhan, kekurangan akan dibayar tahun 2014. Sebanyak Rp 500 miliar akan dibayar awal bulan Desember ini,” kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri di Jakarta, Jumat (29/11). Program Jamkesmas diluncurkan tahun 2008 menggantikan program Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin, yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh akses layanan kesehatan dengan pembayaran oleh pemerintah ke puskesmas dan rumah sakit.
Ada sejumlah penyebab penunggakan dana. Tahun ini jumlah peserta Jamkesmas meningkat, sebelumnya 76,4 juta jiwa menjadi 86,4 juta jiwa. Selain itu, anggaran tahun 2013 juga menanggung tunggakan pembayaran November dan Desember 2012 sebesar Rp 545 miliar. Dana dua bulan itu baru diklaim pihak rumah sakit tahun 2013.
Akibat penunggakan dana, sejumlah rumah sakit menghadapi persoalan, seperti penambahan pasokan obat dan pembiayaan tenaga medis. ”Kami sempat kehabisan stok obat kemoterapi karena pihak pemasok menahan barang menyusul tertundanya pembayaran dari rumah sakit. Selain itu, pembayaran jasa medis bagi dokter dan perawat juga terganggu,” kata M Yusuf dari Humas RSUD Ulin, Banjarmasin.
Untuk membayar ongkos obat kepada pedagang besar farmasi, pihak manajemen terpaksa memakai uang kas Rp 1,1 miliar. Mereka juga mencairkan dana jaminan kesehatan dari Provinsi Kalimantan Selatan Rp 1,7 miliar. Penggunaan uang kas itu, kata Yusuf, bisa mengganggu aliran kas keuangan RSUD Ulin.
Setiap hari ada 5-6 pasien kanker di RSUD Ulin yang harus kemoterapi. Oleh karena itu, terganggunya stok obat bagi pasien kanker sangat mengganggu kualitas layanan.
Secara total, besaran tunggakan pemerintah ke RSUD Ulin sekitar Rp 20 miliar. Sejak Maret 2013, rumah sakit tipe A dan terbesar di Kalsel itu tidak lagi menerima pembayaran dana Jamkesmas dari pemerintah. Setiap bulan, RSUD Ulin menerima pembayaran Rp 2 miliar-Rp 3 miliar untuk Jamkesmas.
Masih dibahas
Kamis malam, dalam acara ”Evaluasi Nasional Kegiatan Prolanis”, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menuturkan, Kemenkes telah membahas pembayaran tunggakan dan Jamkesmas bersama Kementerian Keuangan. Namun, Kemkeu meminta dana yang telah dipakai diaudit dulu sehingga butuh waktu.
Pada kegiatan itu, Direktur RS Sorong Jerry Nikijuluw mengatakan, pihaknya terus beroperasi di tengah keterbatasan dana. RS Sorong baru menerima dana Jamkesmas sampai Maret 2013. ”Bagaimana kami menyiapkan diri menyongsong JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dana saja masih kurang,” ujarnya.
Terkait tunggakan, Usman menegaskan, pemerintah tetap akan membayar meskipun tahun 2014 program Jamkesmas digantikan program baru di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Kompas Cetak)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
