kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pemerintah terbitkan SKB untuk optimalkan penegakan hukum Karhutla


Jumat, 07 Mei 2021 / 09:38 WIB
Pemerintah terbitkan SKB untuk optimalkan penegakan hukum Karhutla
ILUSTRASI. Personel Manggala Aqni Daerah Operasi Sulawesi III berusaha memadamkan Karhutla, di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Jumat (26/2/2021).


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

“Atas segala usaha dan upaya bersama itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada aparat POLRI, TNI, Kejagung, BNPB, Pemda, dan semua Kementerian yang terlibat serta seluruh masyarakat,” ucap Siti Nurbaya.

Siti pun mengungkapkan, jika tidak hanya aspek pencegahan dan pengendalian yang menjadi strategi dalam penanganan karhutla. Pengendalian karhutla melalui langkah-langkah penegakkan hukum ia sebutkan merupakan faktor kunci yang sangat penting.

Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan, pihaknya mendukung keluarnya SKB tersebut sebagai bentuk optimalisasi upaya-upaya penaggulangan karhutla.

Ia menyebut, pasca diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Presiden, Kejaksaaan Agung telah menginstruksikan kepada jajarannya di daerah agar meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengoptimalkan langkah penegakan hukum dalam upaya penanganan tindak pidana karhutla.

Baca Juga: Antisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah siapkan modifikasi cuaca

Jaksa agung juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan sosialisasi penerapan peraturan perundangan terkait penanganan tindak pidana karhutla melalui rencana tuntutan maksimal oleh jaksa panuntut umum.

Kemudian Jaksa Agung pun telah meminta jajarannya untuk menyelenggarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan kapasitas dan sinergitas dalam penanganan tindak pidana karhutla.

Sejalan dengan hal tersebut, Kapolri Listyo Sigit mengingatkan jika pada Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2021, Presiden telah memberikan enam arahan yang harus dikerjakan oleh semua pihak untuk mencegah kejadian karhutla membesar dan menjadi bencana nasional.

Oleh karena itu, dirinya dan jajaran kepolisian di daerah siap membantu semua upaya penanggulangan karhutla termasuk penegakan hukum secara terpadu seperti arahan presiden agar diterapkan penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi pada kasus-kasus karhutla.

"Tentunya Polri terus bekerja sama untuk melakukan penegakan hukum terpadu pada kasus-kasus karhutla untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku", ujar Kapolri Listyo.

Sebagai informasi, sinergitas kerja penanggulangan karhutla di Tahun 2020, di tengah masa sulit akibat Pandemi Covid 19, telah memberikan hasil penurunan luas areal terbakar sebesar 82% dan jumlah hotspot sampai 91%.

Yaitu melalui langkah-langkah yang dititik-beratkan pada pencegahan dan pengendalian melalui antisipasi sedini mungkin hotspot dan firespot melalui monitoring satelit dan patroli bersama.

Serta upaya modifikasi cuaca TMC, pengembangan kesadaran hukum masyarakat (paralegal), para Babinkamtibmas dan Babinsa, aparat desa, para tokoh, bersama-sama masyarakat.

Selanjutnya: Doni Monardo beberkan langkah-langkah BNPB mengantisipasi bencana di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×