/2026/04/29/1682723.jpg "Pemerintah Tahan Kenaikan Pajak, Fokus Kejar Kepatuhan Wajib Pajak")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan jenis pajak baru dalam waktu dekat.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Purbaya menegaskan, sejak awal menjabat dirinya telah berkomitmen bahwa kenaikan pajak hanya akan dilakukan ketika ekonomi nasional sudah cukup kuat, dengan pertumbuhan di kisaran 6%. Untuk saat ini, pemerintah memilih strategi lain dalam meningkatkan penerimaan negara.
Baca Juga: Hilirisasi Masuk Fase II, Danantara Mulai Groundbreaking 13 Proyek Strategis
"Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif," ujar Purbaya dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global merupakan tantangan yang terus berulang setiap tahun. Faktor seperti konflik geopolitik di Timur Tengah, suku bunga tinggi di Amerika Serikat, hingga perlambatan ekonomi global memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Dampaknya antara lain terlihat pada tekanan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, serta meningkatnya risiko inflasi. Meski begitu, pemerintah berupaya menjaga stabilitas dengan memperkuat konsumsi domestik, investasi, serta koordinasi kebijakan lintas sektor.
"Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.
Purbaya menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi, investasi, dan perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga sektor swasta tetap tumbuh, salah satunya melalui langkah debottlenecking untuk mengatasi hambatan investasi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya Polri, guna menciptakan kepastian usaha hingga ke daerah. Dengan kepastian tersebut, diharapkan investasi dapat terus mengalir dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Pajak Pinjaman Daring dan Kripto Tembus Rp 6,77 Triliun Hingga Maret 2026
"Kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum," kata Purbaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
