Pemerintah Siapkan Penyaluran KUR Perumahan senilai Rp130 Triliun di 2025

Kamis, 18 September 2025 / 17:03 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani calon pemilik rumah yang mengikuti akad massal KPR BTN di perumahan Puri Delta Tigaraksa Tangerang, Banten, Selasa (8/8). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan atau disebut Kredit Program Perumahan (KPP) akan mulai disalurkan pada tahun ini./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/08/08/2023.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan atau disebut Kredit Program Perumahan (KPP) akan mulai disalurkan pada 2025.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) juga mengaku optimis pihaknya bakal mendorong penyaluran secara optimal. Sehingga, anggaran Rp130 triliun yang telah disiarkan diharapkan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

"Iya jadi kita berusaha dulu ya berdoa dan bekerja. Saya bekerja sesuai Presiden Prabowo ya optimis (tersalurkan)," jelasnya di sela-sela agenda Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut KUR Perumahan akan mendorong keterlibatan pengembang menengah dalam mendukung program Astacita Presiden di sektor perumahan.

“Dengan plafon Rp 5 miliar per tahun, artinya developer kompeten bisa mendapat pendanaan hingga Rp 20 miliar selama 4 tahun dengan subsidi bunga sampai 5% per tahun. Ini akan meningkatkan produktivitas developer dalam menyediakan perumahan layak, baik FLPP maupun komersial non-subsidi,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (16/9/2025).

Bambang optimistis target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai sepanjang ketersediaan pendanaan mencukupi dan proses penyaluran KUR perumahan dipermudah, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1 juta unit ditargetkan berupa rumah baru, baik landed maupun vertikal.

Selain KUR perumahan, Bambang menekankan pentingnya keberlanjutan program PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP). Ia mengusulkan agar cakupan program tidak hanya berlaku untuk rumah siap huni, tetapi juga rumah inden dengan batas waktu maksimal enam bulan.

“Tentu terbatas bagi developer dengan rekam jejak baik dan terdaftar di asosiasi resmi yang diakui pemerintah,” jelasnya.