Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan aturan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan siap ditandatangani.
"Untuk aturan proses tanda tangan di Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri PKP," katanya di Istana Merdeka, Rabu (30/7).
Ara, sapaan akrab Maruarar mengatakan, KUR sektor perumahan ada pertama kali di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subinato.
Skema KUR ini bakal menjadi strategi pemerintah dalam menciptakan akses pembiayaan masyarakat di sektor perumahan.
Baca Juga: Pemerintah Tengah Mengkaji Skema KUR Perumahan, Ini Bocoran
Nantinya, KUR ini juga bukan hanya untuk usaha perumhan saja, tapi bisa digunakan untuk bidang usaha lain misalnya dalam pengembangan homestay di beberapa kawasan pariwisata dan lainnya.
"Ini mendapatkan dukungan dari Danantara, BUMN dan dikoordinir oleh Menko Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani," jelasnya.
Kementerian PKP menargetkan skema ini mampu mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah, dengan anggaran KUR senilai Rp130 triliun.
Ara sebelumnya mengatakan pemerintah tengah memfinalkan formula agar program ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Sosialisasi yang masif juga tengah disiapkan agar publik memahami manfaat dan mekanisme program ini.
"Kita lagi rumuskan itu yang berhak mendapat siapa, supaya sosialisasinya menjadi efektif dan masif. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga, kalau bisa jangan ada NPL," tutur Ara.
Baca Juga: Skema KUR Perumahan Dinilai Telah Mengakomodir Kebutuhan Developer UMKM
Dalam rakor bersama menteri teknis lainnya, Ara juga mengusulkan agar skema ini turut menjadi solusi mengatasi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai 9,9 juta unit.
Salah satu pendekatan utamanya ialah memaksimalkan penyerapan rumah subsidi.
"Rumah subsidi tahun ini kan 350.000, nah tentu tantangannya bagaimana menyerap BP Tapera ini. Hari ini saya langsung panggil BP Tapera, karena tadi arahan Pak Menko itu harus betul-betul terserap tahun ini," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
