kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.415.000   -13.000   -0,54%
  • USD/IDR 16.600   -6,00   -0,04%
  • IDX 8.089   173,32   2,19%
  • KOMPAS100 1.119   28,59   2,62%
  • LQ45 796   23,97   3,10%
  • ISSI 285   3,86   1,37%
  • IDX30 415   14,34   3,58%
  • IDXHIDIV20 470   17,22   3,80%
  • IDX80 124   2,97   2,46%
  • IDXV30 133   4,48   3,48%
  • IDXQ30 131   4,31   3,39%

Pemerintah Sebut Sudah Berikan 7 Program Bantuan Sasar Kelas Menengah, Ini Daftarnya


Senin, 20 Oktober 2025 / 13:52 WIB
Pemerintah Sebut Sudah Berikan 7 Program Bantuan Sasar Kelas Menengah, Ini Daftarnya
ILUSTRASI. Warga mengendarai sepeda motor melintas di kompleks perumahan kawasan pesisir Desa Alue Naga, Banda Aceh, Aceh, Kamis (16/10/2025). Kementerian Keuangan memutuskan memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti yang sebelumnya hingga Desember 2026 menjadi 31 Desember 2027 yang nantinya akan dinikmati sekitar 40 ribu unit properti per tahun guna menjaga daya beli kelas menengah serta mendorong pertumbuhan sektor properti. ANTARA FOTO/Ampelsa/bar


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, pemerintah juga memberikan program atau bantuan tidak hanya untuk kelas bawah saja, melainkan juga untuk kelompok menengah.

Deputi I Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mencatat, pemerintah telah menyalurkan sekitar 7 program bantuan yang menyasar desil 4 hingga 7 atau golongan kelas menengah.

“Banyak pertanyaan apakah pemerintah punya perhatian terhadap kelas menengah? Kita sebenarnya menyasar tidak hanya desil bawah tetapi kelas menengah. Kalau dilihat karakterisasi dari kelas menengah, mereka di pekerjaan formal sama di pekerjaan usaha,” tutur Ferry dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: Tabungan Warga Menciut September 2025, Kelas Menengah Kian Terhimpit Biaya Hidup

Untuk sektor formal, Ferry menyebut pemerintah telah menyiapkan lapangan pekerjaan, sedangkan sektor usaha di 2025 disiapkan program dengan anggaran hingga Rp 300,48 triliun, terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 282,57 triliun, yang sudah terserap Rp 217 triliun. Kemudian, kredit alsintan Rp 199,42 miliar, kredit industri padat karya (KIPK) Rp 745 miliar, dan kredit perumahan sebesar Rp 17,16 triliun.

Adapun dalam paparannya, bantuan untuk kelompok kelas menengah terdiri dari, subsidi dan kompensasi, bantuan subsidi upah (BSU), KUR, PPN DTP untuk sektor perumahan dan otomotif, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Wacana Rumah Subsidi Vertikal Tipe 45 Mengemuka, Skema Pembiayaan Jadi Sorotan

Sementara itu, bantuan untuk kelompok bawah atau desil 1 hingga 3 mendapat bantuan sekitar 9 program. Terdiri dari bantuan yang dinikmati kelas menengah, ditambah dengan bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) atau kartu sembako, bansos lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar, pangan dan lainnya.

Terakhir, untuk desil 8 dan 10 alias kelompok atas menikmati bantuan BSU, sebagian di desil 8 menikmati KUR, subsidi dan kompensasi energi, serta PPN DTP perumahan dan otomotif.

Baca Juga: Purbaya: Ekonomi Mulai Pulih, Kelas Menengah Jadi Kelompok Pertama yang Menikmati

Selanjutnya: Ribuan Pelari Siap Gelorakan Raya Run di Surabaya

Menarik Dibaca: IHSG Sesi I Melejit 1,97%, Ini Saham yang Paling Banyak Dibeli Asing (20/10)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×