kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45895,84   4,26   0.48%
  • EMAS1.357.000 -0,07%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah Perlu Segera Antisipasi Pelemahan Rupiah, Cegah Inflasi Kembali Naik


Rabu, 17 April 2024 / 18:37 WIB
Pemerintah Perlu Segera Antisipasi Pelemahan Rupiah, Cegah Inflasi Kembali Naik
ILUSTRASI. Konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi ekonomi Indonesia


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konflik panas di Timur Tengah pasca Iran melakukan serangan terhadap Israel menimbulkan kekhawatiran banyak pihak.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah cepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghindari dampak dari konflik tersebut adalah untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan karena jika nilai tukar rupiah terus melemah, bisa terus memicu inflasi menjadi lebih tinggi, utamanya inflasi impor.

Ketika inflasi impor terkerek, maka beberapa komoditas di dalam negeri pun akan ikut terdampak dan industri yang juga tergantung dari bahan baku impor dari luar juga akan terdampak dengan perubahan nilai tukar tersebut.

“Jadi intervensi menurut saya yang perlu dilakukan saat ini untuk memastikan nilai tukar tidak terjebak lebih dalam,” tutur Yusuf kepada Kontan, Rabu (16/4).

Baca Juga: Banggar DPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah

Dalam hal, kata Yusuf ini peranan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi baik yang sifatnya langsung seperti di pasar keuangan maupun kebijakan suku bunga akan menjadi penentu, bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah bisa dijaga terutama setelah terjadi pelemahan dalam beberapa minggu terakhir.

Yusuf memperkirakan, dengan adanya konflik kedua negara tersebut, inflasi akan berada di kisaran 1% year to date (ytd).

Disamping itu, jika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM karena minyak global yang meningkat akibat konflik tersebut, maka inflasi akan meningkat menjadi di kisaran 1,5% sampai 2% ytd.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan, untuk mengantisipasi inflasi bergerak lebih tinggi, pemerintah perlu mendorong produksi pangan dalam negeri sehingga sisi impor pangan bisa mengurangi kebutuhan valuta asing (valas).

“Selain itu pemerintah bisa menambah alokasi subsidi energi sehingga inflasi sisi pasokan tidak semakin tinggi,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×