Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
Menurut politikus partai Golkar ini, jika mekanisme subsidi gas industri dipilih, pemerintah harus menginisiasi skema APBN agar terdapat fungsi pengawasan dan fungsi budgeting dari DPR.
Ini penting untuk memastikan tidak terganggunya keuangan negara. Jangan sampai, pengorbanan pemerintah tidak mampu menciptakan nilai tambah bagi industri baik secara langsung maupun tidak langsung. Skema ini pun adalah amanat dari UU Keuangan Negara.
“Tidak optimalnya subsidi pemerintah untuk industri juga akan menciptakan defisit anggaran yang besar di APBN 2020 dan seterusnya. Di RAPBN 2020, defisit anggaran diperkirakan mencapai lebih dari Rp 307 triliun,” ungkap Ridwan.
Baca Juga: Muncul wacana akan dibubarkan, begini kata SKK Migas
Sejatinya harga jual gas industri yang berlaku saat ini masih jauh lebih efisien dibandingkan penggunaan BBM seperti HSD dan MFO. Berdasarkan data per 20 Januari 2020 harga gas industri berkisar US$ 8,87/ MMBTU.
Sementara harga BBM Industri jenis HSD adalah Rp 13.365 per liter atau setara US$ 27,20 per MMBTU dan jenis MFO sebesar Rp 11.220 per liter atau setara US$ 21,19 per MMBTU. Dengan demikian, harga gas bumi industri hanya berkisar 32% dari harga HSD dan 42% dari harga MFO.
"Tanpa subsidi harga gas sesungguhnya industri sudah mendapatkan efisiensi dibandingkan menggunakan BBM. Karena itu jika diberikan subsidi lagi pemerintah harus bisa mengukur dampak ekonomi ke negara," ujar Hisyam tegas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
