kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Pemerintah patok belanja negara tahun 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun


Senin, 16 Agustus 2021 / 11:55 WIB
Pemerintah patok belanja negara tahun 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2022 saat Sidang Parlemen, 16 Agustus 2021.


Reporter: Bidara Pink | Editor: Anna Suci Perwitasari

Pada tahun 2022, anggaran TKDD direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun yang difokuskan diantaranya pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. 

Pemerintah akan terus melakukan penguatan kontrol terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. 

Penajaman juga dilakukan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat. Pemerintah memperpanjang dan meningkatkan besaran Dana Otsus menjadi 2,5% dari plafon DAU Nasional. Harapannya, bisa memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. 

Lebih lanjut, Jokowi juga berjanji akan melakukan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berhati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. 

Baca Juga: Ini enam fokus APBN tahun 2022

Pemerintah juga akan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi psuat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, setra antisipatif pada kondisi ketidakpastian. 

Dengan berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan, diharapkan bisa mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun depan. 

Seperti tingkat pengangguran terbuka 5,5% - 6,3%, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5% - 9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Kemudian tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376 - 0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 - 73,46.

Selanjutnya: IHSG melemah 1,02% ke 6.076 pada akhir sesi pertama, asing beli BUKA, TLKM, BBRI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×