kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Pemerintah pangkas lifting minyak dan naikkan kurs


Selasa, 13 Mei 2014 / 19:29 WIB
Pemerintah pangkas lifting minyak dan naikkan kurs
ILUSTRASI. 5 Manfaat Menetapkan Rutinitas Harian untuk Balita.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kabinet terbatas membahas perubahan APBN akibat perlambatan ekonomi di kuartal I.

Menurut menteri keuangan Chatib Basri, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2014 tersebut pemerintah akan merevisi sejumlah asumsi makro, yang berimbas pada perubahan struktur anggaran.

Perubahan asumsi makro tersebut terdiri dari revisi pertumbuhan dari 5,8%-6% di APBN 2014 menjadi maksimal 5,5%. Sedangkan nilai tukar rupiah dari Rp 10.500 per dollar AS, menjadi 11.600 per Dollar AS.

Begitu pun dengan lifting minyak bumi dari 870.000 barrel per hari menjadi hanya 818.000 barel per hari.

Untuk pertumbuhan ekonomi, Chatib optimistis tidak akan melambat terlalu dalam. "Itu akan kita dorong dari sisi konsumsi yang masih akan naik," ujar Chatib, Selasa (13/5) di Istana Negara.

Sementara itu Staf Khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah, mengatakan implikasi dari perlambatan ekonomi adalah merosotnya penerimaan negara. Untuk menyiasatinya, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja.

Namun demikian pemerintah tidak akan memangkas belanja untuk subsidi. "Tidak ada pemotongan belanja subsidi, hanya untuk belanja barang dan yang bersifat operasional," kata Firmanzah.

Untuk BBM, pemerintah hanya akan melakukan pengendalian. Terkait itu, Firmanzah bilang, Presiden telah memerintahkan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk memantau dan mengendalikannya. Dengan upaya tersebut, pemerintah yakin defisit APBN tidak akan lebih dari 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rencananya, pemerintah akan mengajukan draft Rancangan APBN-P ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) pada tanggal 20 Mei 2014 nanti, bersama-sama dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015, dan Rancangan APBN 2015.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×